Page 166 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Integrasi “Reforma Agraria” dengan Rencana Pembangunan Wilayah dan Pengentasan Kemiskinan

Sejumlah pertanyaan di atas kami bawa ke Kabupaten
Tasikmalaya di Jawa Barat dan Blitar di Jawa Timur dengan
pertimbangan bahwa: Pertama, Kabupaten Tasikmalaya dan
Blitar termasuk di antara 34 kabupaten yang menjadi daerah
piloting dalam rancang bangun program RA di Jawa Selatan yang
dicanangkan oleh BPN RI sejak tahun 2008; Kedua, Kabupaten
Tasikmalya dan Blitar menjadikan pemberantasan kemiskinan
sebagai prioritas pertama dalam RPJMD 2006-2011; Ketiga,
Kabupaten Blitar ini terdapat inisiasi rakyat yang dipelopori oleh
serikat-serikat petani untuk mewujudkan RA; Keempat, Kabupaten
Tasikmalaya dan Blitar memiliki tingkat konflik agraria yang tinggi
(data KPA, 2008); dan Kelima, Kabupaten Blitar termasuk bagian
dari salah satu lokasi bagi pelaksanaan Program Pembaharuan
Agraria Nasional (PPAN).

1. Mendudukkan Reforma Agraria di Indonesia

a. Sketsa Diskursif Global Tentang Reforma Agraria
Kebangkitan kembali studi dan agenda RA di abad 21, menurut
Fauzi (2008) dipicu oleh tiga hal; pertama, kegagalan teori dan
praktek neoliberalisme sepanjang 25 tahun terakhir, khususnya
sejak SAP (Structural Adjustment Program) diterapkan ke seluruh
negara berkembang dan menghancurkan investasi publik di sektor
pertanian. Kedua, sepanjang periode yang sama, mulai bangkit
kembali suatu generasi baru gerakan-gerakan sosial pedesaan. Ketiga,
tersedia kesempatan politik yang memungkinkan terangkatnya
agenda untuk memperluas akses terhadap tanah masuk ke arena-
arena pembuatan kebijakan publik di tingkat lokal, nasional dan
global. Sederetan ahli, akademisi, intelektual lembaga-lembaga
pembangunan internasional ikut terlibat dalam memproduksi

— 147 —