Page 168 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Integrasi “Reforma Agraria” dengan Rencana Pembangunan Wilayah dan Pengentasan Kemiskinan

sejak tahun 1950an dan 1960an, kemudian Land Reform hilang
dari perdebatan internasional tahun 1980an, dan diganti dengan
beragam model market-led land reform ala lembaga donor dunia
(Bank Dunia, USAID dan IMF) sejak abad ke-20.
Bank Dunia yang sebelumnya mengabaikan land reform
sebagai pilihan kebijakan dan agenda pembangunannya, lebih
dari 5 tahun terakhir paling gencar mendanai dan terbuka
dalam mengadopsi land reform untuk strategi pembangunan
pedesaan. Reforma yang dapat dinegosiasikan ala Bank Dunia
dipromosikan sebagai satu kebijakan ‘baru’ yang dapat dicapai
dengan keterlibatan negara seminimal mungkin dan membuka
seluas-luasnya bagi kepentingan pasar. Dalam perspektif para ahli
ekonomi mereka, ketimpangan yang parah dalam kepemilikan tanah
adalah penghambat bagi pertumbuhan ekonomi, pemberantasan
kemiskinan, dan usaha-usaha untuk menggunakan tanah secara
lestari (Daninger, 2003) yang diikuti secara progresif oleh institusi-
institusi lain, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga bantuan
dan bank-bank pembangunan lainnya (De Janvry et.al, 2001;
Burns, et al, 1996).
Prinsip pelaksanaan land reform ala Bank Dunia (market led
land reform) adalah kepercayaan pada pasar kredit formal untuk
transaksi kepemilikan tanah, yang dinegosiasikan secara bebas antara
7
kehendak pembeli dan penjual dalam pasar terbuka . Diantara

mampu mengubah struktur kekuasaan pedesaan, mengancam kehidupan
kaum miskin, dan gagal menciptakan perubahan besar dalam memperbaiki
tingkat kesejahteraan dan keadilan di pedesaan (Sobhan, 1993; Lappe et.al,
1998).
7. Pada tahun 1986, panduan kebijakan USAID mengatakan “Tak ada dukungan
untuk intervensi pemerintah pada redistribusi tanah milik pribadi,melainkan
hanya untuk distribusi tanah publik dalam bentuk skema penyelesaian,

— 149 —