Page 173 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

Keempat, dijalankannya UUPD (Undang-undang Pemerintahan
Desa) tahun 1979. Peraturan ini secara langsung mengubah desa
yang semakin kehilangan dinamika proses politik yang demokratis-
partisipatifnya. Rangkaian peraturan dari penjabaran UUPD
1979 dalam praktiknya semakin menguatkan kuku birokrasi
yang nyata-nyata menghambat partisipasi sejati masyarakat desa.
Kemudian disediakanlah format-format institusi partisipasi
yang disusun dengan peraturan yang selaras dengan kepentingan
(politik, sosial, ekonomi) Orde Baru dan merupakan upaya kontrol
birokrasi terhadap kekuatan masyarakat desa. Contohnya adalah:
Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang manifestasinya menjadi
representasi dari kekuatan legislatif rakyat, dan hakekatnya adalah
‘boneka’ birokrasi. Juga persoalan perubahan Lembaga Sosial
Desa (LSD) yang menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
(LKMD). LSD merupakan wadah partisipasi langsung pemuka
desa dalam pembangunan desa, diubah secara seragam menjadi
wadah kontrol LKMD yang diketuai oleh Kepala Desa. Tak
beda dengan peran perempuan, yang kemudian dikoordinasikan
melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang di desa
wajib diketuai oleh Ibu Kepala Desa. Pengambilan keputusan
mengenai kepemimpinan di desa juga sudah kehilangan banyak
kadar demokrasi dan partisipasinya. Sebab aparat Kecamatan,
militer dan kepolisian memperoleh keabsahan untuk mencampuri
dan bahkan bisa “menggagalkan seorang calon Kepala Desa” dalam
keseluruhan proses pemilihan kepala desa, karena merekalah panitia
pemilihan kepala desa.
Lintasan pembungkaman dan penyeragaman daya kritis rakyat
di level kebijakan dan partisipasi masyarakat semasa Orde Baru,
sebagaimana diuraikan diatas, sebenarnya masih mengembang ke
ranah yang lebih luas dalam dimensi yag lebih beragam. Stigmatisasi

— 154 —