Page 174 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Integrasi “Reforma Agraria” dengan Rencana Pembangunan Wilayah dan Pengentasan Kemiskinan

9
gagasan RA sebagai bagian agenda kelompok ‘Kiri’ dan PKI
misalnya, telah efektif mengkerdilkan semangat UUPA 1960 dari
kalangan pemerintah, akademisi, wartawan, aktivis dan kelompok
civil soceity lainnya sebagai amanat dan agenda kebangsaan founding
fathers yang belum digenapi. Akibatnya terdapat rentang waktu
yang cukup panjang hilangnya diskursus tentang RA, di level
kebijakan, akademis dan civil soceity. Dalam ranah pendidikan
kebijakan NKK/BKK telah berhasil membungkam dunia kampus
sebagai salah satu simpul gerakan kritis dan preasure group atas
negara. Dalam upaya menjaga ‘stabilitas nasional’ disusunlah
UU Subvensif yang bersifat ‘karet’ bisa dipakai sesuai dengan
kepentingan politik kekuasaan Orde Baru yang efektif menjerat
(yang dianggap) ‘musuh Orba” dari segala kelompok dan lapisan
masyarakat.
Dengan kenyataan lintasan situasi disekitar pelaksanaan RA
sejak tersusunnya UUPA 1960 diatas menjadi wajar jika ‘sulit
diharapkan’ ruang diskursif yang matang tentang RA, kebijakan
pertanahan yang proo poor land policy dan inisiatif gerakan rakyat
untuk menuntut RA dapat muncul. Pada titik lain, di era pasca
Reformasi persoalan pelaksanaan RA dihadapkan kondisi baru
bergulirnya kapitalisme kontemporer yang mewujud dalam
sistem politik-ekonomi neoliberalisme yang semakin kokoh dan

9. Pada masa Orba, pengelompokan ‘musuh negara’ dipilah menjadi kelompok
berhaluan “Kanan dan Kiri”. “Kanan” distigmatisasikan kepada kelompok
radikal berbasis Agama (terutama Islam). Sedangkan kelompok “Kiri” di
asosiasikan pada kelompok radikal yang berideologi ‘sosialis-komunis’ dan
sejenisnya. Stigmatisasi ini sangat efektif menjadi teror sepanjang 32 tahun
lebih rezim Orde Baru berkuasa, bahkan kadang-kadang masih sering dipakai
dalam peristilahan politik kekuasaan dan akademik hingga sekarang.

— 155 —