Page 178 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Integrasi “Reforma Agraria” dengan Rencana Pembangunan Wilayah dan Pengentasan Kemiskinan

lapangan. Siapa penanggung jawab dan pelaksana program? dst.
Ketiga, problem pada level sharing dan skema pendanaan yang
memiliki kewenangan paling sensitif dan sulit untuk di-sharing-
10
kan. Sehingga problem kemiskinan masyarakat pedesaan yang
ditemukan di Tasimalaya dan Blitar yang mayoritas berada di sekitar
perkebunan belum mampu terselesaikan dengan menyeluruh.
Justru di daerah kantong kemiskinan inilah sebenarnya menjadi
pusat konflik agraria. Satu indikator bahwa persoalan kemiskinan
beririsan kuat dengan persoalan ketimpangan agraria yang menjadi
sumbu konflik agraria.
Berikut peta kantong dan sebaran kemiskinan di Kabupaten
Blitar dan Tasikmalaya. Selain menjadi kantong kemiskinan,
pedesaaan sekitar perkebunan juga rawan konflik agraria dari
zaman ke zaman hingga sekarang.

10. Dari analisis di lapangan, baik di Tasikmalaya maupun Blitar terdapat kesan
kuat problem koordinasi. Di satu sisi otoritas BPN yang memiliki garis
koordinatif langsung ke BPN Pusat menganggap tidak harus ‘setara’ dan
patuh dengan koordinasi PEMDA. Di sisi lain, PEMDA juga menganggap
BPN Daerah punya kewenangan sendiri yang terpisah dengan kepentingan
PEMDA. Sehingga menghambat bentuk-bentuk koordinasai program
bersama di tingkat daerah untuk beragam kepentingan pelaksanaan RA
di daerah. Termasuk di dalamnya persoalan konflik, sharing dan skema
pendanaan bagi kepentingan RA di daerah. (Hasil wawancara dan diskusi
dengan Pejabat BPN dan BAPEDA Tasikmalaya dan Blitar, 5 Juni dan 4
Agustus 2010).

— 159 —