Page 181 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis
P. 181

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

            tingkat kesejahteraan masayarakat, dan sebaliknya, kebijakan
            pengembangan wilayah yang salah akan memperburuk kondisi
            kemiskinan dan menciptakan masalah baru bagi rakyat.
                Dalam penelusuran di kabupaten Tasikmalaya dan Blitar,
            terutama menyoroti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
            memperlihatkan bagaimana wilayah perkotaan justru harus dilayani
            oleh areal-areal pertanian disekitarnya. Hal ini membuat pusat
            perkembangan wilayah, selalu dipusatkan di daerah perkotaan,
            dan infrastruktur dikonsentrasikan untuk menghubungkan antara
            desa-desa “pelayan” dengan kota-kota yang harus “dilayani”.
            Selain itu, pengembangan wilayah yang ada di kedua kabupaten
            (Tasikmalaya dan Blitar) nyata-nyata tidak mendudukkan faktor
            ketimpangan struktur agraria sebagai bagian penting bagi alas dan
            pondasi rancang bangun pembangunan daerah, khususnya dalam
            agenda penanggulangan kemiskinan. Bahkan penyusunan tata
            ruang yang sangat penting bagi desain program pembangunan di
            daerah tersebut disusun atas dasar “proyek” kepada sekelompok
                                                                 12
            ahli yang melayani kepentingan elit di pemerintahan daerah .
                Selaras dengan hal itu, prioritas agenda dan kebijakan
            penaggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya dan
            Blitar, yang juga merujuk pada hasil konseptual dari perencanaan
            pengembangan wilayah mengalami persoalan serupa. Selain itu,
            mekanisme dan manajemen program penanggulangan kemiskinan



            12. Biasanya kelompok ini beroperasi di instansi-instansi yang membutuhkan
               jasa pembuatan dokumen dan rencana kerja di daerah-daerah, yang
               memanfaatkan gagapnya pemerintah daerah menerima akibat desentralisasi.
               Lihat lebih jauh, Peluso, Affif, Fauzi,”Claiming the Grounds for Reform:
               Agrarian and Environmental Movements in Indonesia “ dalam Borras (ed)
               Trans-National Agrarian Movements, (Willey-Blackwell ; West Sussex, 2008),
               hlm.225.

                                    — 162 —
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186