Page 185 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

tanah dan bentuk-bentuk penanganan persoalan agraria lainnya
sebagai jawab atas problem kemiskinan di daerah mereka.

c. Atas Nama Inisiatif Rakyat; Belajar dari Koperasi
Wangunwatie dan Land Reform ”Wong Persil”
Di saat Negara absen atau alpa dalam menyelesaikan persoalan
kemiskinan , inisiatif rakyat yang melakukan gerakan land reform
dan usaha lain untuk mengatasi problem kemiskinan di Blitar dan
Tasikmalaya, menunjukkan dengan jelas bagaimana secara mandiri
masyarakat miskin di pedesaan mampu melakukan gerakan untuk
memperbaiki kondisi kemiskinan. Mereka merombak struktur
ketimpangan yang menyelimuti mereka dengan beragam strategi
dan maneuver untuk menyiasati kekuasaan pasar maupun aturan
Negara yang membatasi ruang hidup mereka.

Koperasi Wangunwatie
Koperasi ini adalah kumpulan eks buruh perkebunan Jerman
yang mengelola kawasan Erfpacht bernama Straat Sunda Syndicaat
NV Cultuur MIJ Wangunwatie yang berdiri tahun 1908, ketika
Indonesia merdeka tahun 1945 dan terjadi proses nasionalisasi
oleh pemeirntah RI tahun 1951, mereka memagari kawasan
perkebunan yang ditinggal pemiliknya ini dengan mengelola
bekas kebun itu menjadi persawahan, tegalan, dan kolam-kolam
ikan. Disamping itu, dari kebun seluas 780 Ha itu disisakan
280Ha nya sebagai milik kolektif yang dikelola bersama oleh
mantan buruh ini sementara 400 Ha lainnya di bagi sama rata
oleh mereka yang kesemuanya mantan buruh tani perkebunan.
Pada tahun 1952 ketika telah terjadi redistribusi tanah bekas
perkebunan kepada eks buruh perkebunan, saat itu pemerintah
melalui Kepala Inspektorat Agraria Jawa Barat meminta agar lahan

— 166 —