Page 183 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

atas, tanpa melihat lebih jauh persoalan ketimpangan struktur
agraria yang melingkupinya?
Sayangnya, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Blitar
(mungkin juga banyak terjadi di kabupaten lain di Indonesia)
belum melihat problem kemiskinan sebagai suatu konsekuensi
dari ketimpangan dan ketidakadilan struktural (politik, sosial,
ekonomi) yang lebih kompleks, atau apa yang di istilahkan Mosse
(2007) sebagai sebuah Kemiskinan Relasional. Dalam makna
ini kemiskinan adalah suatu konsekuensi, maka ia merupakan
efek dari relasi-relasi sosial, dan hubungan-hubungan kekuasaan
yang timpang, baik ekonomi, tetapi juga sosial, politik, budaya,
termasuk di dalamnya adalah ketimpangan struktur agraria. Kondisi
Kabupaten Blitar dan Tasikmalaya yang dihuni oleh beragam
perkebunan dengan sebaran kelompok miskin yang berada di
sekitarnya (lihat gambar 1 dan 2, Peta sebaran kelompok miskin),
bahkan untuk kasus Blitar jelas diperlihatkan bahwa kantong
kemiskinan berada di sekitar perkebunan dan juga menjadi pusat
konflik agraria. Maka, sulit meletakkan problem kemiskinan
mengabaikan beragam ketimpangan dan ketidakadilan struktural
tersebut. Tidak tersentuhnya akar kemiskinan menjadikan
program-program kemiskinan tak pernah mampu dirasakan dan
menyelesaiakan persoalan kemiskinan di pedesaan Tasikmalaya
14
dan Blitar. Di beberapa desa yang menjadi kasus penelitian ini ,

14. Untuk Kabupaten Tasikmalaya desa yang menjadi studi kasus penelitian
adalah desa Sukawangun Kecamatan Karang Nunggal, sedangkan di
Kabupaten Blitar adalah dusun Gambar Anyar desa Sendang Asri kecamatan
Nglegok. Di kedua desa ini dilakukan pendalaman dengan metode live in
dan pengamatan terlibat (participant observer), untuk melihat sampai mana
kebijakan pertanahan dan agenda kemsikinan dirasakan oleh warga desa.
Selain itu juga digali lebih jauh bagaimana inisiatif rakyat dapat muncul

— 164 —