Page 180 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Integrasi “Reforma Agraria” dengan Rencana Pembangunan Wilayah dan Pengentasan Kemiskinan

b. Watak Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Kemiskinan
Mengapa agenda pengembangan wilayah perlu diperiksa ulang?
Secara historis kegagalan program pembangunanisasi selama Orde
Baru, bukan hanya melulu persoalan teknis dan menejemen,
tetapi juga terkait dengan bentuk “kesalahan” konsep pemikiran
tentang tata-ruang. Tugas perencana wilayah pada dasarnya adalah
menjawab pertanyaan sederhana, yaitu kegiatan apa yang ingin
dikembangkan dan di mana lokasinya (pendekatan sektoral)?.
Ternyata jawaban dari pertanyaan tersebut tidak sederhana,
terutama bila kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut berskala
besar, mempunyai permasalahan yang kompleks, dan atau
lahannya sangat luas. Pada titik ini pengembangan wilayah tidak
bisa dilepaskan dari persoalan penguasaan, kepemilikan dan akses
dan struktur agraria lainnya. Watak kebijakan, ideologi dan silang
sengkarut kepentingan politik ekonomi (pusat-daerah) beserta
kontestasi aktor di dalamnya sangat mempengaruhi bagaimana
model penyusunan blueprint RT/RW, arah mana yang akan dituju
oleh agenda kebijakan pengembangan wilayah, dan kemana/
kepada siapa akan berpihak? Jika pengembangan wilayah tersebut
berurusan dengan sumber-sumber agraria, siapa yang diuntungkan?
Kaum miskin, petani gurem diletakkan dimana? Pertanyaan
kritikal semacam inilah yang mestinya menjadi sandaran pro poor
land policy di kebijakan pengembangan wilayah. Sebab, awal dari
pengembangan wilayah mesti beranjak dari adanya kebutuhan
untuk melakukan pengembangan akibat dari perubahan yang
11
disebabkan oleh kondisi tertentu . Konsep pengembangan wilayah
yang benar akan dapat mendorong perbaikan dan peningkatan

11. Ernan Rustiadi Dkk, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Yayasan
Obor. 2009. Halaman 137.

— 161 —