Page 175 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

menggurita menjerat negara-negara berkembang untuk patuh pada
rambu-rambu sirkuit kapitalisme global negara-negara maju.
Dalam sketsa singkat pemaknaan dan pelaksanaan RA diatas,
dapat diperiksa ulang bagaimana perjalanan idealita dan praktis
‘eksperimentasi’ RA di Indonesia, khususnya dalam bentuk-
bentuknya seperti PPAN, LARASITA, PRONA dll. Jika makin hari
terlihat orientasi kebijakan pertanahan tereduksi lebih dominan
pada praktik “sertifikasi tanah”, ajudifikasi tanah, kadastral, dan
pencatatan tanah-tanah, hingga penyediaan tanah bagi mega
proyek food estate, maka situasi-situasi itu menjadi tantangan
kontemporer bagi usaha mewujudkan RA yang sejalur dengan
cita-cita kebangsaan.

2. Potret Kebijakan Pertanahan, Pembangunan Daerah dan
Inisiatif Rakyat (Pelajaran dari Tasikmalaya dan Blitar)

a. Praktik kebijakan “Reforma Agraria” oleh Negara: Cita
dan Realita
Pada dasarnya secara birokratis Kantah di daerah adalah segaris
komando dengan kebijakan BPN Republik Indonesia (BPN-RI).
Artinya, keputusan di level nasional akan selalu mejadi rujukan garis
instruktif di Kantah BPN. Meski harus diakui cara mempersepsi,
memaknai, menerjemahkan dan pengejawantahan TUPOKSI
(Tugas, Pokok dan Aksi) akan bebeda selaras dengan kemampuan
pengetahuan, daya dukung teknologi, infrastruktur, daya dukung
Sumber Daya Manusia yang tersedia, dan lokalitas di masing-masing
daerah. Termasuk perbedaan watak dan karakter masing-masing
aktor birokrasi sebagai pelaku kebijakan.
Dalam melaksanakan amanat Pidato Politik Presiden RI
tentang Reforma Agraria pada bulan Januari 2007, serentak otoritas

— 156 —