Page 171 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

pemerintahan, terutama pada Kabinet Pembangunan I Orde
Baru, tidak terdapat lagi Kementrian Agraria. Kepengurusan soal
agraria “diturunkan” menjadi tingkatan Direktorat Jenderal, dan
berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Meskipun UUPA
1960 masih tetap berlaku, namun posisinya diambangkan atau
‘ada namun tiada’, tak hidup, tak pula mati. UUPA 1960 tidak
lagi menjadi induk sekaligus payung dari seluruh peraturan yang
berlaku di bidang agraria. Sejumlah Undang-undang lain yang
dibuat kemudian bertentangan kontras dengan UUPA 1960.
Misalnya, adalah Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, serta aturan sektoral
lainnya yang mengepung dan mengerdilkan spirit dasar UUPA
1960. Sementara itu, aturan-aturan teknis agraria yang mendukung
strategi politik otoritarian dan strategi pembangunan kapitalis
justru dikembangkan sedemikian detil, seperti soal Pendaftaran
Tanah, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, Pembebasan
Tanah dan Pengadaan Tanah.
Kedua, usaha sistemik Orde Baru dalam menghapuskan semua
legitimasi partisipasi organisasi petani di dalam program land reform,
dengan cara mencabut peraturan lama dan menggantinya dengan
peraturan baru. Kedua peraturan baru itu adalah: (i) Undang-
undang No. 7 Tahun 1970 berisi penghapusan pengadilan land
reform–yang merupakan badan tertinggi pengambil keputusan
mengenai peruntukan tanah-tanah objek land reform. Jadi,
pengadilan ini merupakan representasi dari negara dan organisasi-
organisasi massa petani dalam menentukan peruntukan tanah-tanah
objek land reform. (ii) Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1980,
berisi Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Land Reform (di
dalamnya terdapat Pencabutan Keputusan Presiden No. 263 tahun
1964 tentang Penyempurnaan Panitia Land Reform sebagaimana

— 152 —