Page 167 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

wacana dan melakukan debat akademik dan mempengaruhi
4
diskursus agraria secara global. Kondisi ini, pada gilirannya ikut
mendorong bangkitnya agenda RA yang kemudian menjadi rujukan
dan pilihan bagi kebijakan pembangunan di banyak negara Asia,
5
Afrika dan Amerika Latin .
Dalam praktiknya, RA dimaknai secara beragam sesuai
dengan kepentingan (politis-ideologis) kebutuhan dan dimensi
lokal dari masing-masing negara, yang tentu saja pilihan model
yang berbeda akan menghasilkan keluaran yang berbeda pula.
Pergeseran pilihan bentuk Land Reform berkembang mulai dari land
6
reform redistributif sebagai pilihan bagi pembangunan pedesaan

4. Putzel (2000), Ghimire (2001), Prosterman dan Hanstaad (2001) ,
El-Ghonemy (2003, 2007), Moyo, Sam dan Yeros (2005), Courville dan
Patel (2006), Quan (2006), Boras, et.al (2007), Couins (2007), La Via
Campesina dan World Bank, FAO (2002) dll. Lebih jauh lihat, Noer
Fauzi “ Kebangkitan Studi dan Agenda Reforma Agraria di Awal Abad 21”,
Pengantar dalam Dian Ady (Peny.), Reforma Agraria Dinamika Aktor dan
Kekuasaan, (STPN-Press: Yogyakarta, 2008), hlm, v.
5. Lihat Al-Ghonemy, “Persoalan Reforma Agraria Tak Pernah Usai” dalam Dian
Ardy (Peny.), Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21, (STPN-Press:
Yogyakarta, 2008), hlm. 43-65.
6. Menurut Sobhan (1993) program land reform di dunia ketiga setelah Perang
Dunia ke-II dibedakan menjadi dua model; pertama, redistribusi radikal
(disebut dengan istilah “land Reform” sejati oleh Lappe, et.al, 1998). Satu
bentuk redistribusi dengan syarat; kualitas tanah yang bagus untuk petani
miskin, mampu memutus oligarki dan cengkeraman sistem ekonomi yang
tidak adil (sosial-ekonomi) dan tidak menguntungkan masyarakat miskin
di pedesaan, mampu menurunkan angka kemiskinan dan secara nyata dan
terukur meningkatkan kesejahteraan manusia. Jepang, Korea Selatan, Taiwan,
Kuba dan Cina merupakan contoh kasus yang bagus dalam hal ini. Kedua,
Reformasi-reformasi ‘non egalitarian’ (atau ‘land reform’ yang palsu menurut
terminologi Lappe at.al, 1998). Bentuk reformasi yang hanya meredistribusi
dengan jenis tanah-tanah berkualitas buruk, kepada petani miskin, tidak

— 148 —