Page 163 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

maka kiranya penting dalam hal ini menghadirkan peran BPN
yang lebih intens di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, dalam
ranah yang lebih luas BPN harus mampu meningkatkan peran
baik secara internal dan eksternal dengan upaya peningkatan SDM
(kuantitas dan kualitas) sehingga mampu melaksanakan program-
program strategis dan penguatan koordinasi lintas sektoral dan
pihak terkait baik secara formal dan informal.
Melihat kenyataan bahwa rezim pertambangan dapat begitu
kuat mengontrol kebijakan pemerintah daerah, maka sangat
penting untuk membangun dukungan kebijakan yang melindungi
aset masyarakat salah satunya dengan melegalisasi aset tersebut.
Melakukan pengaturan pemanfaatan berdasarkan kesesuaian dan
daya dukung secara ekologi, sosial, ekonomi dan budaya. Disisi
lain, penting mengontrol dan mengawasi kebijakan-kebijakan
yang dirasakan akan menambah deretan panjang proses pengalihan
lahan pada masyarakat.
Selain itu, hal yang perlu dilakukan dalam agenda pengelolaan
sumberdaya alam di negara ini adalah bagaimana memastikan
keselamatan rakyat menjadi tujuan utama. Sagkoyo menjelaskan
bahwa yang utama adalah bagaimana mengawal proses-proses
produksi dan konsumsi masyarakat untuk memenuhii syarat-
syarat sosial dan ekologis setempat. Persyaratan sosial dan ekologis
dapat dikemukan sebagai keadaan kehidupan msyarakat dan
keadaan ekosisitem setempat yang harus terpenuhi atau terjadi/
berlangsung. Persyaratan yang dimaksud adalah keselamatan
rakyat, produktivitas rakyat dan kelangsungan pelayanan alam.
Oleh karenya, bagaimana kondisi pulau kecil Sebuku dimasa
depan sangat ditentukan dengan kebijakan yang diterapkan di
pulau Sebuku itu sendiri.

— 144 —