Page 165 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

kebangsaan tersebut. Tiap periode mewariskan tantangan dan
problem beragam yang melekat dalam batas ruang waktu masing-
2
masing, meski kadang ditautkan oleh soal yang sama . Di era
desentralisasi sekarang ini persoalan integrasi RA dengan kebijakan
pengembangan wilayah dan penanggulangan kemiskinan masih
belum tergambar jelas. Terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan
3
pertanahan dan kebijakan pembangunan daerah , sehingga inisiatif
gerakan rakyat untuk meraih kesejahteraan luput dari cakupan
kebijakan-kebijakan tersebut. Sejatinya, semua kebijakan hendak
diarahkan untuk sama-sama melenyapkan problem kemiskinan
dan meningkatkan kesejahteraan, khususnya di pedesaan. Sebab
itu layak dipertanyakan bagaimana praksis pelaksanaan RA di
level kabupaten sebagai arena politik lokal, apa dan bagaimana
batas dan kesempatan yang tersedia bagi upaya proses integrasi
dengan kebijakan pengembangan wilayah dan penanggulangan
kemiskinan, serta bagaimana posisi inisiatif gerakan rakyat untuk
RA dalam skema kemungkinan integrasi tersebut.

2. Kemiskinan struktural, konsentrasi aset sumber agraria, keterbatasan political
will, minim pengetahuan, legalitas hukum yang simpang-siur, lemahnya
pilar kekuatan penyokong dari beragam kelompok dan gerakan rakyat,
keterbatasan data/informasi, skema pendanaan yang belum kuat, dominasi/
intervensi kekuatan kontra-RA (nasional-global), dan belum terintegrasinya
substansi RA dengan kebijakan pembangunan (nasional-daerah.
3. Menurut Hadiz (2005), praktik desentralisasi kadang dapat menjadikan
koordinasi kebijakan nasional lebih kompleks, dan menjadikan berbagai
jabatan direbut oleh elit-elit lokal. Desentralisasi telah berfungsi melayani
perkembangan dari apa yang diistilahkannya dengan “newly decentralized,
predatory networks of patronage” (Hadiz, 2004a:699), yang berpengaruh pada
rumus-susun program dan kebijakan di daerah. Lebih jauh lihat, Hadiz,
Dinamika Kekuasaan; Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto, (LP3ES,
Jakarta, 2005).

— 146 —