Page 152 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Krisis Keberlanjutan Sumber Penghidupan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis di Pulau Kecil

mengancam keberlangsungan generasi selanjutnya. Saat perusahaan
tambang masuk dan mengapropriasi lahan-lahan masyarakat
baik melalui mekanisme “bertahap” atau secara “sporadis” untuk
dijadikan klaim wilayah konsesi, maka sejak saat itu masyarakat
sudah kehilangan hak akses dan kelola atas sumber-sumber
agrarianya yang sejak turun menurun menghidupi mereka.
Sebelum perusahaan tambang masuk di Pulau Sebuku,
masyarakat pulau Sebuku menggantungkan hidupnya dari sumber
daya hutan dan laut yang ada. Masyarakat Kanibungan hidup
dari getah karet yang dijual satu minggu sekali pada pengumpul
untuk selanjutnya dijual di Kotabaru. Mereka bekerja dari pukul
06.00 hingga jam 12.00 siang. Dalam satu minggu rata-rata petani
karet Desa Kanibungan bisa mendapatkan 60 kg getah karet yang
sudah membeku dari sekitar 100 – 150 pohon, ada juga yang satu
hari bisa mencapai 50 kg, tergantung jumlah pohonnya. Untuk
1 kg karet bisa dihargai Rp. 5.000,- – Rp. 6.000 (harga saat
berlangsung penelitian) untuk jenis yang biasa, harga akan jauh
lebih tinggi jika kadar airnya rendah. Di desa Rampa, Tanjung
Mangkuk dan Sekapung, mereka menggantungkan hidupnya
pada laut sebagai nelayan dan petambak udang serta bandeng.
Jika dihitung rata-rata pendapatan dari mata pencaharian tersebut
dibandingkan dengan bekerja sebagai buruh di perusahaan, tidak
memeliki perbedaan yang sangat signifikan. Berdasarkan hasil
wawacara dengan beberapa warga terkait pendapatan mereka saat
sebelum menjadi karyawan perusahaan, untuk petani karet dalam
satu hari bisa mendapatkan Rp.1.440.000 perbulan (Rp.6000 x
60 kg x 4 minggu) untuk setengah hari kerja. Sedangkan untuk
nelayan Rp. 2.000.000 perbulan (hitungan rata-rata pendapatan
bersih sehari Rp. 100.000 untuk 5 hari kerja dalam satu minggu.
Saat ini warga yang berkerja menjadi karyawan mendapatkan

— 133 —