Page 148 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Krisis Keberlanjutan Sumber Penghidupan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis di Pulau Kecil

Saat ini sebagai penghargaan atas kerjasama tersebut, PT SILO
memberikan pekerjaan menjadi karyawan administrasi. Dengan
dukungan dari pihak desa maupun dari tingkat kecamatan, maka
aktivitas eksploitasi PT SILO di pulau sebuku tidak mendaptakan
hambatan sedikit pun.
Sedangkan pengambil alihan tanah warga Kanibungan
berlangsung melalui proses (jual beli) masyarakat diberi ganti
rugi sesuai dengan pemanfaatan tanah sebelumnya. Seperti yang
terjadi pada masyarakat Kanibungan, berdasarkan SK Bupati No
142/1997, kompensiasi dalam bentuk uang untuk kebun aktif
2
ditetapkan sebesar Rp. 600/m .-, bagi jenis kebun tidak aktif Rp.
2
2
350.-/m dan Bekas Ladang Rp. 150.-/m . Nilai ini dirasakan kecil
sekali bagi warga. Masyarakat sangat merasa dirugikan, namun
karena penentuan itu berdasarkan instruksi dari bupati, sehingga
masyarakat cenderung diam. Tetapi pada tahun 1998 masyarakat
yang diinisiasi oleh salah satu warga Kanibungan menggugat ke
pengadilan yang hasilnya dimenangkan oleh warga. Sejumlah
85 KK mendapatkan ganti rugi yang jauh lebih besar yaitu Rp.
2
2
1,000.-/m dari harga semula yang hanya Rp. 150.-/m . Proses
kemenangan ini tidak mudah. Gugatan dilakukan melalui pengacara
dari Banjarmasin yang disewa untuk mengurus persoalan ini. Jika
tidak ada yang berani untuk menggugat, maka tidak akan ada
perubahan nilai ganti rugi tersebut.

4. Tambang dan Kemiskinan

Kegiatan industri skala besar oleh swasta seperti pertambangan,
migas, dan perkebunan sering menimbulkan konflik yang
berimpilkasi pada ketertindasan masyarakat, konflik yang muncul
tersebut tidak lain berlatar pada ketimpangan dan kemiskinan.

— 129 —