Page 145 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

Batubara Generasi II melalui kebijakan Kepres No. 21/1993 yang
terdiri dari 5 perusahaan yaitu PT. BCS, Bantala CM, Antang
Gunung Meratus, Jorong Barutama, Borneo Indobara. PT. BCS
inilah yang mendapatkan ijin eksploitasi di Pulau sebuku. Akan
tetapi bagi masyarakat Pulau Sebuku sendiri yang secara geografis
dipisahkan oleh laut dari pulau utamanya yaitu Pulau Luat, mereka
mengenal pertambangan mulai tahun 1997 melalui hadirnya PT.
BCS (Bahari Cakrawala Sebuku) dan disusul dengan PT. SILO
(Sebuku Iron Lateritic Ores) pada tahun 2004. Eksploitasi tersebut
baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah
tatanan Pulau Sebuku secara sosial, ekonomi, maupun ekologi.
Jika dilihat dari kebijakan yang ada, sebenarnya pemerintah
Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang khusus terkait
dengan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tertuang
dalam UU No 27 Tahun 2007, dimana tertera bahwa pengelolaan
pesisir dan pulau kecil hanya dipergunakan untuk aktivitas yang
ramah lingkungan.

3. Tambang Pulau Sebuku

Pertambangan batubara Sebuku oleh PT BCS menghasilkan
3.000.000 ton batubara siap jual per tahun untuk kebutuhan
domestik maupun ekspor. Negara tujuannya adalah Jepang, India,
Thailand, Filiphina, Cina dan Malaysia (Profil BCS, 2005). BCS
mendapatkan ijin eksploitasi melalui PKP2B generasi II pada
tahun 1993. Saat itu jumlah perusahaan pertambangan dengan
menggunakan PKP2B bertambah dengan dikeluarkannya Kontrak
Pengusahaan Batubara Generasi II melalui kebijakan Kepres No.
21/1993 yang terdiri dari 5 perusahaan yaitu PT. BCS, Bantala
CM, Antang Gunung Meratus, Jorong Barutama, Borneo Indobara.

— 126 —