Page 140 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Krisis Keberlanjutan Sumber Penghidupan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis di Pulau Kecil

persoalan agraria di pulau kecil serta kerumitan-kerumitannya
sehingga bisa ditarik pada level rekomendasi terkait kebijakan
pertanahan yang pro poor serta demi keberlanjutan fungsi alam
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Penelitian awal ini memilih Pulau Sebuku sebagai lokasi
penelitian dengan mengambil 2 desa sebagai representatif 8 desa
yang ada. Dua desa tersebut adalah desa Rampa dan Kanibungan.
Kedua desa tersebut dipilih karena mewakili karakteristik
masyarakat pulau Sebuku, masyarakat Kanibungan bergantung
pada perkebunan dan hutan sedangkan desa Rampa bergantung
pada pesisir dan laut. Pulau Sebuku secara adminitrasi masuk
dalam wilayah Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan.
Menurut berita acara pembinaan dan pembakuan nama pulau di
Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 11 juli 2008, Kalimantan
Selatan memiliki 132 pulau. Dari jumlah tersebut Kabupaten
Kotabaru memiliki pulau terbanyak yaitu lebih dari 100 pulau.
Pulau kecil di Kota Baru yang memiliki kerentana cukup tinggi
terhadap kerusakan ekologisnya adalah Pulau Sebuku, dimana
terdapat dua perusahaan tambang besar yang mengekploitasi
sumberdaya tambang pulau.
Selain itu, Pulau Kalimantan terkenal akan eksploitasi
tambangnya dan adanya pemberian izin konsesi tambang di pulau
kecil, hal ini memberikan kekhawatiran terhadap keberlanjutan
ekologis ke depan. Dari data yang diperoleh untuk sektor
pertambangan saja belum termasuk perkebunan, total luas ijin
pertambangan yang dikeluarkan hingga tahun 2007 telah mencapai
228.556,25 ha. Sementara luas bukaan tambang mencapai
8.810,22 ha dan yang telah direklamasi mencapai 6.239,57 ha.
Di sisi lain, secara kualitas ekologis, lingkungan Kalimantan

— 121 —