Page 135 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

merasa tertindas, boleh ambil bagian bersama gerakan masyarakat
25
adat. Perluasan konsep definitif ini, tentu perlu diamati lebih
seksama.
Dengan konsep demikian, adat menjadi sangat taktis, sebagai
panji mobilisasi rakyat dalam melawan ketidakadilan yang
disponsori negara. Adat didekatkan ke dalam gerakan kerakyatan
dan memang demikian, AMASUTA sedang berusaha membangun
suatu corong konseptual yang lebih sesuai dengan perkembangan
26
situasi kini, khususnya perkembangan model penidasan negara.
Gerakan adat terintegrasi dalam berbagai gerakan rakyat anti
penindasan di Sulawesi Tengah, yang kemudian mendatangkan
berbagai konsekwensi baru.
Agak selaras dengan kasus Nendali, sejauhmana perkembangan
konsep-konsep baru atas masyarakat adat di Sulawesi Tengah
memang dipahami oleh masyarakat adat itu sendiri, kerap,
konsep-konsep canggih demikian dimediasi sebatas di tingkat elit
gerakan adat saja. Beberapa poin dalam amatan Li memperlihatkan
keberadaan elit adat di Sulawesi Tengah yang cukup menonjol
mengakomodasi platform-platform populis sebagai latar
gerakan adat yang dibangunnya, yang oleh Li disebut, senjata
etnopolitis. 27
Di Sulawesi Tengah, beberapa riak gerakan adat seperti ini lebih
mengarah pada soal-soal politis hingga berujung misalnya pada
pembentukan wilayah-wilayah administrasi baru (Kabupaten) yang
tentu menyediakan peluang baru pula untuk berkuasa (menjadi

25. Tania M. Li. Adat di Sulawesi Tengah, Penerapan Kontemporer. Dalam,
Ibid. Jamie S. Davidson, David Henley dan Sandra Moniaga (Ed). Hlm.
367-405.
26. Ibid.
27. Ibid.

— 116 —