Page 130 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Fenomena Kontemporer Pengaturan Tanah Adat

Pitap memang mereka rasakan lebih sebagai kisah arogansi pusat
atau orang Jawa atas daerah. Upaya Departemen Sosial itu kini
terbukti tidak membawa hasil apa-apa sebagaimana yang pernah
21
dibayangkan oleh pusat.
Sekitar tahun 2001, sebagaimana kini terjadi di Nendali,
masyarakat Dayak Pitap kembali menghidupkan lembaga adat
yang bernama Barumbuk, namun dengan berbagai pembaruan
khususnya dalam soal kepemimpinan. Para pemimpin adat kini
diangkat melalui pemilihan umum dan dibatasi berkuasa hanya
selama 5 tahun. Pilihan pada sistem modern ini untuk semakin
memperkuat diri menghadapi tantangan yang ada. Selama
puluhan tahun, komunitas Dayak Pitap babak belur oleh berbagai
konflik tanah dan program “pemberadaban”. Melalui Barumbuk,
masyarakat Dayak Pitap berusaha membangun kesetaraan dengan
negara. Setiap program atau kebijakan negara, kini tidak begitu
saja bisa masuk secara bebas ke komunitas ini, namun harus
melewati negosiasi terlebih dahulu dengan Barumbuk. Sedang
Barumbuk memungkinkan keterlibatan semua masyarakat secara
22
langsung.
Sebagaimana ungkapan, lain lubuk lain ikannya, semenjak
reformasi bergulir berkembanglah berbagai versi kebangkitan
adat hampir di seluruh kepulauan Indonesia. Dalam kebangkitan
demikian, setiap lokalitas memuat konteks situasinya masing-
masing yang khas. Beberapa fakta berbicara bagaimana masyarakat
adat berkorelasi dengan negara dalam berbagai pengaturan.
Beberapa yang lain sebaliknya, menampakkan ketegangan yang
semakin tinggi. Terciptaya korelasi lebih dikarenakan adanya

21. Ibid. Hlm. 171.
22. Ibid. Hlm. 195-211.

— 111 —