Page 132 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis
P. 132

Fenomena Kontemporer Pengaturan Tanah Adat

                 Melirik keadaan adat di Papua, isu adat sebagai akar
             disintegrasi memang merupakan wacana empuk untuk menekan
             berkembangnya daya dan kekuatan masyarakat mengorganisir diri.
             Sebagian besar anggota OPM berasal dari komunal adat. Theys Hio
             Eluay sendiri adalah seorang Ondoafi yang cukup berpengaruh
             di lingkaran elit adat di Papua. Namun generalisasi adat sebagai
             bertujuan disintegrasi jelas harus dikemukakan secara fair. Karena
             negara jelas melakukan pembiaran cukup lama atas keberadaan
             tanah-tanah adat. Berbagai perubahan sistem pengaturan tanah-
             tanah adat di Nendali yang samasekali tidak mendapat dukungan
             dari pemerintah sekitar, kiranya adalah dalam rangka memperkuat
             pertahanan diri di tengah konflik tanah yang semakin rentan terjadi
             seiring pembiaran negara. Semakin tingginya konflik pertanahan
             di Papua dan tanpa adanya mediasi pemerintah, sama saja dengan
             pemecahbelahan masyarakat oleh negara itu sendiri. Anggapan ini
             berkembang di tengah-tengah orang Papua hingga ke Nendali.
                 Berbagai konflik agraria yang semakin memprihatinkan hingga
             meminta korban justru terjadi setelah bergulirnya reformasi.
             Sebagian besar dari konflik demikian, adalah konflik-konflik
             atas tanah-tanah adat. Orde baru yang militeristik, tidak berarti
             represi militer juga berhenti dengan berakhirnya rezim itu. Catatan
             menunjukkan di masa-masa reformasi peran militer dalam berbagai
             konflik tanah-tanah adat sangat besar. Militer terlibat dalam banyak
             konflik tanah melakukan kekerasan dan tekanan, perampasan
             tanah-tanah milik rakyat yang menghancurkan jaringan pengaman


                dengan operasi militer. Soekarno yang tidak bisa menerima kritik memang
                menjadi kendala tersendiri dalam mengembangkan Indonesia. Di masa
                ini, PRRI sudah mengajukan berbagai tuntutan yang kemudian kembali
                bergulir di era reformasi 1998 seperti otonomi daerah, penyeimbangan
                alokasi pusat-daerah, pemerataan pembangunan, dan sebagainya.

                                     — 113 —
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137