Page 131 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis
P. 131

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

            sikap sungguh-sungguh dari pemangku pemerintahan setempat
            untuk mengakomodasi kebangkitan adat dengan peran-perannya
            yang relevan.
                Kecemasan atas adat sebagai gerakan disintegrasi jelas mentah
            menghadapi sedikit kenyataan ini. di Krayan, pemerintah lokal
            ternyata bisa mendukung penuh keberadaan sistem adat. Pada
            komunitas Dayak Pitap, ketimbang menunjukkan sikap-sikap
            frontal, mereka lebih memilih untuk memediasikan keinginan
            pemerintah melalui mekanisme adat. Di Sumatra Barat, perdebatan
            yang berkembang dalam masyarakat adat ketika adat itu sendiri
            sudah menjadi kebijakan, justru mempersoalkan relevansi yang
            benar-benar tepat bagi adat saat ini. Sanggahan dan beberapa upaya
            kritis atas adat di Sumatra Barat, muncul dari dalam kalangan adat
            sendiri. Kekhawatiran negara atau beberapa pihak atas adat benar-
                                                                23
            benar harus dibongkar, sebenarnya menyimpan tujuan apa.


            23. Pergolakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di
               Sumatra Barat tahun 1958-1959 sering dianggap sebagai gerakan kultural
               adat melawan dominasi Jawa. Tidak jelas darimana stereotip ini berkembang,
               pergolakan PRRI sendiri samasekali tidak ada hubungannya dengan soal-soal
               adat-istiadat di Sumatra Barat, atau soal-soal yang bertujuan pada disintegrasi
               dan penonjolan identitas etnik. Juga, bagi orang Sumatra Barat sendiri
               menganggap gerakan ini bukan pemberontakan, namun sebagai bentuk
               pernyataan kritik dengan pembentukan pemerintahan tandingan atas
               Soekarno, dan pemerintahan tandingan ini mengakui dirinya sebenarnya tidak
               memiliki kuasa apa-apa namun berani menjamin arah Indonesia ke depan
               menjadi lebih baik dengan beberapa strategi yang dikemukakannya. Bagi
               pelakunya, PRRI adalah Indonesia dengan ciri revolusioner. Pada awalnya
               beberapa tokoh PRRI melontarkan sejumlah kritik atas arah pembangunan
               Soekarno yang orientasinya semakin tidak jelas dan suka meletup tiba-tiba
               tanpa rencana yang matang. Pembangunan Tugu Monas dan Istora Senanyan
               di tengah-tengah kemiskinan rakyat Indonesia menjadi ikon dari kegalauan
               pembangunan Soekarno. Namun kritik ini begitu cepat ditanggapi Soekarno

                                    — 112 —
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136