Page 136 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis
P. 136
Fenomena Kontemporer Pengaturan Tanah Adat
Bupati dan ruang-ruang dalam pemerintahan). Gerakan elit
adat seperti ini biasanya tidak ngotot mengusahakan kebutuhan
masyarakat adatnya sendiri yang umumnya adalah petani yang
membutuhkan tanah, namun lebih bernuansa politik sebagai cara
menegaskan perlunya dibentuk suatu wilayah pemerintahan yang
baru (pemekaran). Terkadang, tujuan-tujuan lain yang praktis dan
dalam jangka pendek bisa menjadi lebih menonjol. 28
Di samping gairah-gairah konseptualisasi strategis dan
berbagai penerapan baru dalam gerak masyarakat adat, nyatanya
ada pula konsep-konsep adat sebagai sesuatu harmoni yang masih
29
bertahan di kepala pemangku pemerintahan. Hal ini menjadi
ironi pemahaman (konseptual) tersendiri. Li menyoroti, bahwa
identifikasi adat di Sulawesi Tengah akan semakin longgar dan
meluas seiring dengan semakin luasnya konteks “adat” itu sendiri
dibicarakan. Suatu pembicaraan adat dalam arus wacana tertentu
yang lahir dari dorongan-dorongan yang tidak sepenuhnya
berasal dari adat itu sendiri, Li menyebutnya sebagai penerapan
kontemporer atas definisi adat yang meluas (untuk tidak menyebut
semakin kabur atau terombang-ambing dalam perebutan wacana/
kepentingan. pen).
6. Butir Permenungan
Reformasi telah menjadi celah penting kebangkitan adat.
Kenyataan menunjukkan beragam perkembangan yang ada tak
mesti bertujuan untuk kemaslahatan adat itu sendiri. Contoh-
contoh dari situasi kontemporer di atas cukup banyak bertebaran
dalam hidup sehari-hari. Disini hanya dibahas sangat sedikit dari
28. Ibid.
29. Ibid.
— 117 —