Page 139 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

khususnya di wilayah konsesi tambang. Lebih parahnya lagi,
jika kondisi itu terjadi di pulau kecil, yang memiliki kerentanan
ekologi jauh lebih tinggi dibandingkan pulau besar. Maka tidak
menutup kemungkinan kita hanya tinggal menghitung waktu,
kapan pulau kecil ini bisa melangsungkan pelayanan alam untuk
kepentingan rakyat.
Riset yang mengambil topik “karakteristik persoalan agraria
di pulau kecil” ini merupakan satu langkah mengindentifikasikan
kerumitan persoalan agraria yang terjadi di pulau kecil, dengan
tidak mengabaikan urgensitas kerumitan persoalan agraria di
Pulau besar tentunya. Pada dasarnya problem agraria akan selalu
sama yaitu menciptakan kemiskinan tanpa ujung, hanya saja yang
membedakan jika berbicara tentang pulau kecil adalah bagaimana
kemampuan daya dukung baik secara ekologi, sosial maupun
ekonomi dari pulau kecil bernilai terbatas. Indonesia merupakan
negara kepulauan sehingga sudah selumrahnya jika pembangunan
negara ini memperhatikan karakteristik kepulauan tersebut.
Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan garis pantai 81.000 km
(Dahuri et al. 2008), yang didalamnya tersebar pulau-pulau kecil
baik berpenghuni maupun tidak.
Penelitian ini berawal dari tujuan sederhana yaitu ingin
melihat apa yang menjadi persoalan agraria di pulau kecil. Kami
berharap bisa mendapatkan persoalan yang khas terkait dengan
karakteristik pulau kecil itu sendiri. Kami memulai penelitian
dengan topik payung yaitu “Pengembangan Kebijakan Agraria
untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan
Ekologis”. Kami mencoba menganalisa perubahan sosial ekonomi
dan budaya masyarakat dan menyandingkan dengan perubahan
ekologis yang sedang atau sudah terjadi. Dengan analisa ini,
diharapkan riset ini memberikan gambaran nyata terkait dengan

— 120 —