Page 137 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

sekian banyak perbandingan yang ada, dan coba mengajak pada
refleksi bebas masing-masing pihak atas kesengkarutan yang amat
panjang ini.
Pertanyaannya, mengapa selama ini setelah empat puluh
tahun lebih sejak dikeluarkannya UUPA 1960, tidak ada satupun
perundang-undangan yang menegaskan pengertian hak adat secara
bersih dan sistematis, sehingga bisa mengakomodir berbagai
situasi tanah adat di Indonesia. Hingga sistem administrasi dan
keperdataan tanah adat tidak pernah dibangun. Mengingat begitu
panjangnya sejarah pengabaian dan penelantaran atas tanah adat
ini, wajar kiranya jika hal ini menciderai persepsi masyarakat
adat khususnya, apakah pemerintah memang berniat melindungi
rakyatnya sendiri, ataukah justru memang tidak bisa mengakui
adanya pluralisme budaya yang begitu tinggi di Indonesia. Quo
Vadis falsafah Bhinneka Tunggal Ika, itulah yang senyatanya.

— 118 —