Page 147 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

menutup sungai Kanibungan dan membuat sungai baru yang
digunakan untuk membuang limbah batu bara. Saat itu, masyarakat
didampingi oleh NGO dan perwakilan DPRD menutup jalan
produksi perusahaan, dengan proses negoisasi yang alot akhirnya
masyarakat bisa mendapatkan ganti rugi senilai Rp.900 juta. Saat
ini masyarakat Kanibungan sedang menuntut kewajiban perusahaan
untuk mereklamasi lubang pasca penambangan batubara. Saat ini
sebagian masyarakat sudah mulai resah dan khawatir terhadap
aktivitas tambang di pulau mereka.
Proses masuknya PT SILO di pulau Sebuku menggunakan
pendekatan melalui aparatur desa juga tokoh masyarakat dan
tokoh agama di desa Rampa dan Sungai Bali. PT SILO berhasil
merayu para ketua kelompok sawit rakyat untuk melepaskan
tanahnya. Melalui wawancara mendalam kepada salah satu anggota
kelompok sawit tersebut, yang menceritakan bahwa saat itu
tekanan untuk menjual dari para ketua kelompok cukup tinggi,
sehingga kelompok minoritas yang tidak ingin menjual tanahnya
terpaksa merelakan. Bahkan pemilik kebun sawit tersebut tidak
mendapatkan pembayaran cash secara langsung, SILO berdalih
tidak memiliki uang dan pada akhirnya dibayar secara angsur hingga
6 bulan. Sebagian besar pemilik yang menjual kebun sawit secara
sukarela tersebut berharap bisa menjadi karyawan di PT SILO,
dan itu juga yang dijanjikan oleh perusahaan diawal. Di sisi lain,
kondisi yang tidak menguntungkan bagi pemilik kebun menambah
pilihan menjual tanah menjadi jauh lebih menguntungkan, tidak
adanya pasar untuk menampung hasil sawit dan harga yang rendah
merupakan tekanan terbesar saat itu. Bahkan PT SILO berhasil
menggunakan salah satu tokoh masyarakat yang dituakan, untuk
menunjukan lubang yang mengandung bijih besi, karena dahulu
Rusia pernah melakukan eksplorasi tambang di Pulau Sebuku.

— 128 —