Page 204 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Integrasi “Reforma Agraria” dengan Rencana Pembangunan Wilayah dan Pengentasan Kemiskinan

BPN untuk ikut urun rembug dalam mendesainnya. Sementara
itu dalam kasus koperasi Wangunwatie, dengan segala perangkat
kewenangan dan otoritasnya kebijakan BPN dan Pemerintah Daerah
dapat memainkan peran pentingnya untuk diintegrasikan dalam
upaya menguat-kembangkan sekaligus memproteksi hasil kelola
dan out put koperasi agar lebih stabil, berkelanjutan, berdayasaing
tinggi di pasaran dan memperluas jangkauan jaringan pemasaran
tanpa harus memonopoli dan mengintervensi wilayah substantif
dan tatanan yang sudah relevan dengan kebutuhan anggota
koperasi. Artinya kebijakan tersebut adalah supporting sistem
bagi sistem yang sudah ada, dan tidak merubah segala kelebihan
potensi koperasi yang sudah berjalan sejak lama.
Keterbatasan menuntut kewajiban untuk melakukan penelitian
lanjutan. Selain untuk mendalami hal-hal yang belum tergali dengan
utuh, misalnya tentang relasi antar aktor yang berperan dalam skema
pembangunan di kedua kabupaten, anatomi inisiasi rakyat yang
muncul, pembentukan struktur agraria lokal dan seterusnya, juga
mengamati lebih jauh dinamika yang muncul dalam kurun waktu
tertentu setelah beragam peristiwa muncul di kedua kabupaten
tersebut, seperti PILKADA dan kebijakan baru pertanahan selepas
riset. Semakin banyak praktik usaha pengintegrasian semacam ini
di lakukan, maka medan belajar untuk praktik pelaksanaan RA
yang selaras dengan pembangunan di daerah dan inisiatif rakyat
akan semakin kaya. Pada gilirannya, diharapkan akan menjadi
contoh sirkuit belajar tersendiri bagi tersedianya alas kebijakan
agraria secara nasional yang lebih pro poor land policy.

— 185 —