Page 209 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

negara yang mengandung konsekuensi mereka menjadi sasaran
‘pendisiplinan’. Cerita tentang Koperasi Mangunwatie, dalam
tulisan Eko-Didi dan Yusuf, meskipun tidak menggambarkan
keseluruhan sebagai bentuk ketidaktundukan pada otoritas
kepengaturan negara, tetapi apa yang ingin dikatakan dari cerita
ini adalah bahwa inisiatif warga tidak kalah handalnya dan
bahkan dalam derajat tertentu mengandung keberhasilan besar
daripada jika selalu harus tunduk pada kepengaturan negara yang
implementasinya lebih sering reduktif. Dalam bahasa sederhana,
masyarakat menyatakan, ‘justru karena tidak ada campur tangan
pemerintah itulah maka kami bisa berkembang’.
Dalam konteks HGU, cerita ini menyadarkan kita tentang
pilihan kelemahan kebijakan berorientasi pertumbuhan yang
cenderung memberikan hak-nya kepada pengusaha-pengusaha
raksasa dan asing; mengapa tidak pernah ada skema formal untuk
memberikan HGU justru kepada rakyat Indonesia sendiri (dalam
bentuk koperasi, misalnya), yang lebih membutuhkan dan mampu
membangun sustainabilitas pengelolaan lebih panjang seperti
sejarah yang ditunjukkan Koperasi Mangunwatie?

Memperbesar Kemampuan Deteksi

Terlihat dari tulisan di buku ini, kebijakan agraria belum banyak
berubah dari kecenderungan top down yang menempatkan logika
negara sebagai otoritas pengatur, perumus, dan implementator
segenap kebijakan. Belum banyak beranjak dari ideologi
‘pemerintah’ rakyat ke arah ideologi ‘pengurus’ rakyat. Partisipasi,
meskipun disadari sebagai bagian penting kebijakan, tetapi masih
diletakkan sebagai proses administratif bukan sebagai proses politik.
Hal ini lah yang membuat kebijakan agraria di banyak tempat,

— 190 —