Page 213 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

hak-hak konstitusionalnya sebagai warganegara dengan ciri-ciri
khusus, yakni sebagai penghasil utama bahan makanan dan
bahan baku industri, dan tenaga kerja di bidang pertanian dan
non-pertanian (Fauzi 2009:646).
Gagasan tentang kewarganegaraan yang demikian ini lebih
dekat dengan tradisi republikan daripada tradisi liberal. Dalam
tradisi republikan kewarganegaraan ditemukan dalam kolektifitas
dan partisipasi dalam menentukan urusan-urusan mereka
sendiri, dimana warga negara memainkan peran aktif dalam
membentuk masa depan masyarakatnya melalui proses-proses
politik dan pembuatan keputusan (Mohan 2007:13). Dengan
begitu kewarganegaraan tidak hanya membangun seperangkat hak
dan kewajiban saja tetapi juga membentuk praktik-praktik yang
melaluinya individu-individu dan kelompok memformulasi dan
mengklaim hak-hak baru atau melakukan perjuangan terus menerus
untuk memperluas dan merawat hak-hak yang sudah dimiliki.
Partisipasi subyek aktif kewarganegaraan ini lebih memungkinkan
untuk merebut klaim “dari bawah” daripada menunggu klaim itu
ditawarkan “dari atas”.
Borras dan Franco (2008) menjadikan People’s Autonomous
Mobilization ‘from below’ sebagai salah satu prasyarat bagi
terbentuknya apa yang disebutnya sebagai skema Democratics Land
Governance. Apa yang dibayangkanya sebagai mobilisasi otonomi
masyarakat dari bawah ini lebih ke arah bagaimana kelompok-
kelompok NGO dan masyarakat melakukan klaim atas ruang
partisipasi yang tersedia. Kondisi-kondisi ideal yang dicontohkanya
adalah gerakan-gerakan pedesaan dan petani di Amerika Latin,
Brazil, dan Vietnam yang memang pergulatan sejarahnya
memungkinkan terbentuknya kesadaran kelompok akan hak
kewarganegaraan. Persoalaanya adalah tidak semua tempat memiliki

— 194 —