Page 211 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

urus-an bersama antara negara dan rakyat dan karena itu di-urus
secara bersama pula. Meng-urus bersama mensyaratkan lebih
mengutamakan pola-pola buttom up daripada pola top down,
meletakkan kebijakan agraria sebagai hasil membicarakan urusan
bersama (the common) bukan melulu sebagai in put utama dari
pemerintah, meletakkan urusan agraria bukan hanya sebagai proses
administratif-prosedural-teknokratis tetapi mendudukkanya sebagai
proses politik-partisipatif-negosiatif, dan yang diutamakan bukan
sosialisasi tetapi diskusi. Reduksi proses kebijakan menjadi sekedar
prosedur meningkatkan resiko kegagalan kebijakan.
Sebagai proses politik, tentu saja hubungan antara negara-rakyat
dalam konteks agraria ini tidak dapat dibayangkan sebagai ruang
yang netral dan sepenuhnya damai. Interaksi negara-rakyat dalam
ruang negosiasi ini tidak benar-benar mulus dan bebas konflik
(Gaventa 2002:10, Borras dan Fanco 2008:9). Bagaimanapun hal
ini harus dilalui sebagai bagian dari meletakkan problem-problem
agraria sebagai proses politik, dan urusan publik. Hal ini hanya
mungkin jika kebijakan agraria ditempatkan dibawah kesadaran
bahwa ia dikontentasikan oleh beragam aktor-aktor negara dan
masyarakat untuk mengontrol pengelolaan dan penggunaan
sumber-sumber agraria. Meskipun demikian, proses ini tetap
membutuhkan perangkat teknis dan administratif seperti data
tentang kepemilikan dan penguasaan tanah yang valid, tetapi tidak
cukup di situ karena proses ini harus memasukkan pula redistribusi
kesejahteraan dan kekuasaan bersamaan dengan redistribusi tanah
(Boras dan Franco:4).

— 192 —