Page 199 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

dalam skema pembangunan pedesaan berorentasi serba benda
(thing) yang ekonomistik. 3) Kebijakan Pengembangan Wilayah
yang masih melayani kepentingan kelompok dominan dan
penguasa daripada berdasarkan kepentingan publik yang lebih
besar, rakyat kecil dan marjinal. 4) Kebijakan Pengembangan
Wilayah yang tidak sensitif terhadap ketimpangan agraria sebagai
akar persoalan kemiskinan. 5) Conflic of interest dari elit penguasa
daerah, terutama Partai Politik yang berkuasa yang berakibat pada
distribusi program yang “pilih kasih” untuk kepentingan pragmatis
politik kekuasan dan menjaga status quo. 6) Ego sektoral yang
membatasi bentuk-bentuk koordinasi yang dianggap tidak sesuai
prosedul TUPOKSI masing-masing, meskipun secara substantif
terdapat kepentingan yang sama.

b. Batas Inisiatif Rakyat
Gerakan eks-buruh perkebunan koperasi Wangunwatie merupakan
satu capaian panjang dari lintasan perjuangan sejak zaman kolonial
yang tidak bisa dinilai dari sepenggal kisahnya dalam periode
tertentu saja. Begitupun keberhasilan yang dicapai sekarang ini.
Stretegi untuk tetap sealur dengan kebijakan Negara tanpa harus
patuh buta dan tunduk pada segenap kepentingan kekuasaannya,
merupakan strategi dari intisari pengalaman panjang berhadapan
dengan kekuasaan Negara. Di satu sisi, hal tersebut menjadi strategi
penyelamatan yang canggih demi survival dan keberlanjutan
existensi organisasi dan modus produksi non-eksploitatif di
perkebunan koperasi tersebut. Namun di sisi yang lain, hal itu
juga merupakan bagian dari keterbatasan kesempatan politik, bagi
peran yang lebih besar untuk mendorong dan menggerakkan arus
RA di wilayah yang lebih besar. Selain itu, untuk tujuan tersebut
baru bisa dicapai dengan mengeluarkan kompensasi dan ’ongkos’

— 180 —