Page 198 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Integrasi “Reforma Agraria” dengan Rencana Pembangunan Wilayah dan Pengentasan Kemiskinan

ranah kebijakan dan inisiatif rakyat dalam studi kasus Kabupaten
Tasikmalaya dan Blitar.

a. Batas Kebijakan
Hasil kajian pada ranah kebijakan dan program pertanahan di
BPN Tasimalaya dan Blitar belum mampu berjalan selaras dengan
semangat menegakkan kembali RA yang berbasis UUPA 1960,
diantara penyebabnya adalah; 1) Pemaknaan subtansi atau mindsite
pemahaman atas RA dan program pertanahan lainnya yang masih
antara konseptualisasi dengan praktik-empirik. Program PPAN,
LARASITA, PRONA tereduksi hanya menjadi tugas sertifikasi
dan ajudifikasi tanah, lepas dari semangat eksperimentasi ke arah
perwujudan RA genuine. 2) Dukungan pendanaan dan skema
pendanaan yang masih belum seimbang dengan kebutuhan agenda
RA dan program pertanahan lainnya. 3) Sistem koordinasi BPN
yang berbeda dengan otoritas lembaga pemerintahan daerah, yang
menyulitkan kerja-kerja koordinatif di level daerah. 4) Minimnya
Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana program, baik secara
kualitas dan kuantitas di Kantah. 5) Secara teknis, supporting
teknologi dan pendukung lainnya juga masih kurang. Misalnya
teknologi informasi untuk program LARASITA, data yang akurat
untuk PRONA dll.
Sedangkan dalam ranah kebijakan Pemerintah Daerah
dalam soal pengembangan wilayah dan agenda penanggulangan
kemiskinan, beberapa hal yang menjadi batas kebijakannya
adalah; 1) Pemahaman tentang kemiskinan masih sebagai kondisi
dari sudut satu dimensi ekonomi saja, bukan konsekuensi dari
ketidakadilan dan ketimpangan beragam aspek struktural (sosial,
politik, ekonomi) yang kompleks. 2) Watak program yang masih
cenderung berideologi developmentalistik. Mengatasi kemiskinan

— 179 —