Page 195 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

menjadi koordinator gerakan, yang mengarah pada pelemahan
kekuatan hukum dan otoritas dari perkebunan yang memang
telah melanggar prosedur yang ada.
Setelah melalui perjuangan panjang, pada tahun 1999 proses
redistribusi lahan hasil perjuangan dilakukan. Hasil perjuangan
ini tidak bisa dilepaskan dari peran para organisasi pendamping
(Aktivis Mahasiswa, LSM dan aktivis gerakan sosial lainnya) yang
ikut menempa, menyadarkan dan mencerahkan makna sebuah
hak dan keberanian untuk menuntut kebenaran. Keberhasilan
hasil reclaiming ini kemudian disahkan pada 20 Oktober 2009 di
Gedung DPRD kabupaten Blitar. Dari 168 ha yang dituntut warga,
kemudian warga mendapatkan 212 ha, diantaranya merupakan
hasil negoisasi dan tukar guling lahan-lahan milik perkebunan
yang berada di tengah lahan hasil reklaiming warga. Berlanjut
dengan proses sertifikasi pada tahun yang sama yang kemudian
29
disahkan oleh BPN daerah kabupaten Blitar .
Kini, warga Gambar Anyar memasuki masa Pasca Sertifikasi.
Tidak semua idealita perjuangan sesuai dengan realita. Inilah
titik awal dari munculnya beragam persoalan; baik persoalan
internal organisasi, maupun mekanisme untuk mengurus hasil
land reform. Mayoritas lahan hasil sertifikasi kini ditanami tebu,
meski mereka tidak terlalu memahami mekanisme pekebunan
tebu. Hal ini dipilih secara pragmatis, sebab mereka selain minim
ketrampilan mengelola lahan pertanian sendiri, juga menginginkan
hasil cepat untuk kebutuhan dasar mereka; membangun rumah,
beli sepeda motor, pendidikan anak, hajatan, dan kebutuhan
hidup sehari-hari. Dalam satu segi, keberhasilan perjuangan
ini diakui telah meningkatkan tingkat kesejahteraan warga dari

29. Hasil wawancara dengan Tokoh Petani Gambar Anyar, 9 Juni 2010

— 176 —