Page 193 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

akan dipecat selamanya. Sehingga banyak buruh perempuan yang
membawa anak bayinya ke kebun. Dan beberapa bayi tersebut tidak
sehat, sakit dan ada kasus kepala bayi mereka dikerubutin semut
yang membekas hingga dewasanya. d) Larangan untuk bekerja
sampingan, baik dirinya maupun keluarganya di luar perkebunan.
Jika diketahui maka ia tidak boleh lagi kerja di perkebunan. Jik
ada anaknya buruh perkebunan yang kerja di rumah maka ia tidak
boleh tidur di rumahnya, harus menunggu di luar rumah. e) KTP
harus dipegang pihak perkebunan, untuk ditahan jika ada sesuatu
yang melanggar. Sehingga perkebunan berkuasa penuh atas diri
25
para buruhnya. Dan bisa sewenang-wenang. .
Awal perlawanan mereka di tahun 1998 dipicu oleh meletusnya
reformasi. Angin segar reformasi membawa keberanian dan
kesadaran sendiri bagi warga untuk menuntut kembali haknya.
Meski sebelumnya sejak tahun 1997 sudah dimulai musyawarah
rutin membahas cikal bakal perjuangan. Maka momentum reformasi
digunakan untuk membangunkan kesadaran berjuang. Dengan
mengutus 3 wakil warga untuk menemuai Amien Rais, mereka
mulai membangun jaringan dengan aktivis LSM. sejak bertemu
dengan LBH Surabaya, yang kemudian intensif mendampingi
warga. Setelah itu tersambung juga dengan kelompok petani di
sekitar Blitar yang tergabung dalam Paguyuban Petani Aryo Blitar
(PPAB) dan kelompok Aktivis Mahasiswa lain di Blitar yang juga
melakukan advokasi dan mendapingi perjuangan warga. Pergaulan
dangan kalangan civil soceity ini menumbuhkan kesadaran untuk
berjuang bersama menuntut hak tanah mereka dari perkebunan
yang pernah dirampas. Melalui demonstrasi, gerilya pembabatan

25. Hasil wawancara dengan mantan buruh perkebunan Gambar, di
dusun Gambar Anyar, tanggal 8, dan 10 Juni 2010.

— 174 —