Page 7 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis
P. 7

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

                Pada tataran praksis, konsep pengelolaan pengetahuan berbasis
            jaringan dan kolaborasi multipihak ini merupakan lanjutan dan
            pengembangan dari kegiatan riset dan publikasi dalam konteks
            lingkar belajar yang sudah dijalankan oleh STPN bersama dengan
            berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset independen, serta
            aktivis gerakan sosial sejak tahun 2008 lalu. Kegiatan pengelolaan
            pengetahuan yang telah berjalan sudah membentuk 1) jaringan
            Lingkar Belajar bersama Reforma Agraria, 2) Associate Scholar
            multikompetensi, 3) riset serta publikasi kolaboratif, 4) jaringan
            Cross-Border Consortium for Agrarian Transition Studies (CBCATS)
            antara STPN dengan IPB, University of Philippines, Atheneo de
            Cagayan, Samdhana Institute dan Sajogyo Institute.
                Pada tahun 2010 ini, sistem tersebut akan dikembangkan
            lebih lanjut dengan tekanan tujuan pada Peningkatan kompetensi,
            Perluasan jaringan dan kolaborasi, Peningkatan jumlah publikasi
            dan penyebaran informasi .
                Riset Sistematis 2010 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
            yang laporannya dibukukan ini, dilakukan dengan strategi
            pengelolaan pengetahuan dan dengan melibatkan penuh tiga pihak
            terkait sebagaimana disebutkan di atas. Adapun tema payung
            yang diangkat sebagai inti dari keseluruhan untaian pengelolaan
            pengetahuan ini adalah Merumuskan Model Terpadu Reforma
            Agraria dan Pengembangan Wilayah, dengan konsentrasi lokasi
            kajian dan tema sbb:
            1.  Di Tasikmalaya, Blitar dan Kediri, dikaji mengenai integrasi
               pelaksanaan reforma agraria dengan perencanaan pembangunan
               dan pengentasan kemiskinan di daerah. Hal ini untuk
               mengetahui koneksi dan diskoneksi antara perencanaan dan
               pelaksanaan pembangunan daerah dengan penataan struktur
               agraria.

                                     — vi —
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12