Page 11 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis
P. 11

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

            instrumen penerapannya, dimonitor pelaksanaannya, diukur
            ketercapaiannya, dan semua urutan-urutan tindakan ini berada
            dalam garis lurus tak terhingga, rutin, monoton, dan ‘mapan’,
            sehingga berjalan mekanistik, hampir otomatis. Kelemahan dari
            proses mekanistik adalah absennya kesadaran, tidak lagi diketahui
            kapan dan dimana perlu untuk berhenti, jeda, memutar atau
            berbalik arah. Problematisasi sesungguhnya adalah refleksi atau
            gerak mengembalikan tindakan pada tindakan. Tanpa gerak
            siklikal ini, sulit ditemukan dimensi baru, pemulaian baru.
            Alih-alih kebaruan, yang terjadi bahkan bisa kebuntuan, karena
            selalu kembali kepada persoalan yang sama, yang seakan tidak
            pernah selesai. Lagi-lagi masalah konsentrasi aset, ketimpangan,
            kemiskinan, ketidaksambungan antara satu kebijakan dengan
            lainnya masih ditemukan di 50 tahun setelah kebijakan agraria
            pertama kali diundangkan. Inilah letak masalahnya: hilangnya
            siklus teori-aksi-refleksi, sehingga salah merumuskan masalah,
            apalagi menemukan jawaban.
                Land governance, sebagai misal, adalah cara-cara pengaturan
            pertanahan, yang menurut Bank Dunia “covers all activities
            associated with …the legal and institutional framework [which
            include] the range of land administration functions in the areas
            of: land tenure (land rights), land value (valuation and taxation
            of land and properties); land use (planning and control) and land
            development (implementing utilities, infrastructure, construction
            planning, and schemes for renewal and change of existing-land use)”.
            Cara-cara ini mendudukkan kebijakan pertanahan sebagai teknis
            administratif pengelolaan pertanahan dalam rangka akumulasi
            kapital, bukan demokratisasi akses dan kontrol terhadap kekayaan
            dan kekuasaan. Ketimpangan dan kemiskinan tidak bisa diselesaikan
            dengan tindakan teknis administratif saja, tapi melampaui ini

                                     — x —
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16