Page 10 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis
P. 10
Pengantar Editor
A key intellectual attitude: problematisation.
Memproblematisasi kebijakan pertanahan di Indonesia dengan
melihat, memeriksa, mencari ketersambungan, menemukan
ketidaksambungan dan membandingkan berbagai kekuatan
yang membentuknya, bagaimana ia terbentuk, siapa-siapa saja
yang berada di dalam arena pembentukannya, serta siapa yang
‘menang’, terlempar, atau melawan, adalah upaya yang dihadirkan
oleh kelima tulisan di dalam buku ini. Administrasi pertanahan,
LARASITA, pemberian HGU, PPAN, tanah adat, dan rezim
pertambangan di pulau kecil sekedar berfungsi sebagai pintu
untuk memasuki arena proses-proses kebijakan (policy processes),
dengan sikap bukan untuk semata-mata menelusuri tahap-tahap
formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan itu, melainkan
demi menggali dan mengungkap kekuatan yang bekerja sebagai
pendorong, penavigasi arah dan penghidup, atau bahkan peredup
dari kebijakan tersebut.
Mengapa problematisasi menjadi perlu? Sesungguhnya
kesadaran akan ruang dan waktu menuntut kita untuk mengada
dalam moda yang siklikal, bukan linier. Kebijakan agraria, dalam
hal ini pertanahan, bisa terus-menerus dirumuskan, dibuat
— ix —
