Page 8 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Kata Pengantar

2. Di Pacitan, Jawa Timur, dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan,
dikaji mengenai sejauhmana peran pengembangan LARASITA
(Mobile Office) dalam melakukan terobosan kelembagaan
pelayanan untuk penguatan kapasitas aparat dan warga desa
dalam identifikasi ketimpangan agraria, konflik agraria dan
krisis sosial-ekologi (early warning system) dan pembaruan
sistem administrasi pertanahan di desa yang mencerminkan
aspek-aspek identifikasi tersebut. Berusaha dikaji di mana
peluang kelembagaan itu serta batasan ruang geraknya. Di
Banjarbaru, penelitian bergerak lebih dari sekedar rencana
semula mengenai kelembagaan LARASITA, namun mencoba
melihat peluang partisipasi rakyat dalam pengurusan atas
sumber daya agraria di level desa.
3. Di Sentani, Jayapura, coba diidentifikasi sistem penguasaan
tanah masyarakat hukum adat dan permasalahannya serta
kebijakan integrasinya dalam sistem hukum nasional.
4. Di Kalimantan Selatan, coba ditelusuri konstruksi hukum
dan kelembagaan seputar rejim penanaman modal, rejim
perijinan dan rejim pemberian hak bagi badan hukum usaha
skala besar dan upaya kreatif pengembangan protokol baru
untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan
sosial-ekologisnya.
5. Terdapat penelitian di lokasi lain, yakni Ngandagan, Purworejo,
Jawa Tengah, yang dilakukan dengan motif murni akademis.
Hali laporan penelitian ini dibukukan secara terpisah dalam
tahun ini pula.

Tidak lupa, dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak
terima kasih kepada lembaga pemerintah maupun non pemerintah
di beberapa lokasi penelitian ini, atas kerjasama dan proses belajar

— vii —