Page 82 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

bersertipikat dan bidang-bidang tanah yang baru keluar SIM-TN-nya.
Melalui peta tunggal inilah semua permohonan SIM-TN dan pendaftaran
tanah dapat dilakukan dengan pengendalian yang baik.

Dalam pekerjaan pengumpulan data yuridis nantinya, dilakukan
penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas dengan mengisi
formulir standar BPN RI, yaitu daftar isian 201. Berikutnya, dalam
pekerjaan pengukuran bidang tanah dituangkan dalam daftar isian 107
(Gambar Ukur). Dengan melakukan administrasi data lapangan yang
meliputi pengisian dua formulir standar pendaftaran tanah itu, maka asas
kontradiktur delimitasi dan asas spesialitas yang selalu dijunjung tinggi
dan telah menjadi jiwa dalam pendaftaran tanah, telah terpenuhi dan
diselenggarakan dengan baik. Hal ini berbeda dengan pendaftaran tanah
selama ini, yang seolah-olah Kantah mengesampingkan penelitian data
yuridis karena dalam pekerjaan SIM-TN telah dilakukan penyelidikan
akan hal itu. Formulir standar yang wajib diisi dalam proses pendaftaran
tanah telah diabaikan, dan pelaksana daripada pekerjaan itu bukan petugas
yang mempunyai kualifikasi dalam bidang kadastral / pendaftaran tanah.
Hasil pekerjaan pegumpulan data yuridis dan data fisik dari lapangan
tersebut selanjutnya dapat diolah sebagai bahan penerbitan SIM-TN yang
dikeluarkan Pemko, dalam hal ini Camat setempat. Kedua data juga akan
diarsip oleh Kantah untuk pendaftaran tanah apabila ada permohonan
dari pemilik bidang tanah yang bersangkutan. Prosedur yang lebih
praktis dan lebih menjamin kepastian hukum ini tentu akan membuat
rasa kekhawatiran yang selama ini dialami Kantah akan berkurang, dan
masyarakat akan memperoleh manfaat berupa kepraktisan dan kemudahan
dalam pelayanan SIM-TN dan pendaftaran tanah.
Seiring dengan pelayanan SIM-TN dan pendaftaran tanah, perlu
dibangun juga administrasi pertanahan yang baik di tingkat kelurahan.
Dalam menyusun administrasi pertanahan di tingkat kelurahan ini
perlu dipahami bersama bahwa data pendaftaran tanah hingga saat
ini bukanlah data publik, sehingga dalam beberapa hal, data itu tidak
dapat diakses publik atau tidak diperbolehkan keluar dari BPN. Dalam
arti demikian, pihak kelurahan atau pihak lain yang berkepentingan
dengan data itu kemungkinan hanya bisa mendapat data yang tidak
berkategori/berskala rinci. Misalnya pada data yuridis, tidak semua hasil
penyelidikan riwayat tanah bisa diinformasikan kepada publik, hanya

Solusi Atas Permasalahan 73