Page 79 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

Hanya patut disayangkan bahwa para pegawai tugas belajar utusan
Pemko Tarakan yang belajar di DI-PPK STPN yang telah lalu sudah
berumur, atau telah melewati masa emasnya sebagai petugas ukur
pemula yang masih harus banyak belajar di bidang pengukuran dan
pemetaan. Seiring dengan kemajuan teknologi digital yang sangat pesat
perkembangannya, banyak lahir pula piranti ukur digital yang disertai
software pengolahan data ukuran dan penyajiannya dalam bentuk peta.
Kalau petugas ukur sudah berumur dan kemampuan dasarnya kurang
dalam pengetahuan geometris pengukuran-pemetaan, akan sangat sulit
untuk berkembang dan mengejar kemajuan teknologi. Padahal mereka
ini sangat potensial pula untuk dilibatkan dalam pekerjaan non kadastral,
seperti dalam pemetaan kawasan-kawasan guna menyajikan rencana tata
ruang wilayah, dan pekerjaan pengukuran-pemetaan lainnya.

3. Proyeksi SIM-TN dalam Tata Administrasi Pertanahan, dan
Pengembangannya
Pelayanan pertanahan kepada masyarakat perlu dilaksanakan dengan
tertib dan transparan, sehingga masyarakat terhindar dari kesulitan dan
ketidakpuasan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah. Tertib
dalam arti bahwa pelayanan mengikuti prosedur dan mekanisme yang
telah ditetapkan, dan transparan berarti proses pelayanan dapat diikuti
perkembangannya oleh masyarakat, tanpa menyimpang dari ketentuan
yang ada. Jika terdapat hambatan dalam melaksanakan prosedur atau
mekanisme yang ada sehingga menimbulkan ketidakpuasan di tengah
masyarakat, maka prosedur atau mekanisme tersebut perlu ditinjau
kembali.
Setelah lebih dari satu dekade berjalan, prosedur SIM-TN dirasakan
banyak kelemahannya. Oleh karena itu, Pemko telah merevisinya melalui
Perda yang baru, yang mana SIM-TN diubah menjadi Surat Keterangan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SKFBT). Menurut Dr. Oloan Sitorus
dari STPN yang memberi pengarahan pada diskusi mengenai SIM-TN
di Kantah Kota Tarakan pada tanggal 21 Agustus 2014, bahwa konstitusi
perlu diacu dalam mendefinisikan kata-kata ‘Ijin’ dan ‘Keterangan’.
Hal itu untuk menghindari cacat hukum atas produk hukum. Dalam
paparannya beliau menyampaikan bahwa menurut konstitusi, Hak
Menguasai Negara bersifat publik. Dalam Pasal 2 UUPA, didefinisikan

70 Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara