Page 78 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

bidang tanah itu. Asas kontradiktur delimitasi yang merupakan syarat
dalam penetapan batas, mutlak harus dilakukan di lapangan dengan
menghadirkan para pihak yang berkepentingan atas batas-batas suatu
bidang tanah. Petugas harus mampu mencegah pemohon jika tanda batas
yang dipasangnya melampaui tanahnya, seperti mengokupasi kawasan
lindung dan sebagainya. Harus bisa mengarahkan dan menjelaskan kepada
pemohon, bahwa patok batas yang dipasang kiranya cukup atau belum
dalam merepresentasikan dimensi dari bidang tanah yang dimohon.
Saat ini Kota Tarakan telah memiliki tiga tenaga terampil dalam
pengukuran dan pemetaan kadastral alumni DI-PPK STPN. Dua orang
telah dilibatkan sebagai tenaga lapangan dalam pembuatan SIM-TN,
sedangkan satu orang lagi belum. Alangkah sayang jika tenaga terampil
dan berlisensi dalam pengukuran dan pemetaan kadastral tersebut
tidak dimanfaatkan untuk pekerjaan penting SIM-TN yang selama ini
dalam praktiknya mempunyai banyak kelemahan dan belum mampu
menciptakan kepastian hukum sebagai ’alas hak’.
Kaderisasi petugas lapangan kiranya mendesak untuk dilaksanakan
melalui pelatihan/pendidikan. Pendidikan dan pelatihan yang cocok
untuk para calon petugas itu adalah program pendidikan Pengukuran dan
Pemetaan Kadastral. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang
merupakan pendidikan kedinasan pertanahan, selama ini telah mencetak
ahli pratama dalam pengukuran dan pemetaan kadastral melalui program
pendidikan satu tahun. Walau pun STPN berstatus kedinasan, peserta
didiknya berasal dari kalangan umum, dan beberapa tahun belakangan
ini menerima juga peserta didik utusan beberapa Pemda melalui jalur
kerjasama. Program DI-PPK STPN banyak diminati oleh Pemda, sehingga
dalam penerimaan peserta didik perlu memperhatikan urgensi daerah
dalam pelayanan pertanahan.
Lulusan DI-PPK STPN berpeluang menjadi Asisten Surveyor
Berlisensi jika lulus ujian yang diadakan BPN RI, sehingga jika mereka
berstatus pegawai Pemda yang mengurusi SIM-TN, bisa diperbantukan
pula dalam mendukung pendaftaran tanah di Kantah. Dengan terlebih
dahulu magang pekerjaan sekitar 6 bulan di Kantah, mereka dilatih untuk
menyesuaikan dengan piranti dan mekanisme yang ada di Kantah. Setelah
itu mereka bisa melakukan pekerjaan pengukuran kadastral secara mandiri
dengan mengikuti mekanisme Kantah.

Solusi Atas Permasalahan 69