Page 80 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

hubungan tenurial pada tanah, sehingga lahir istilah ’hak atas tanah’.
Tetapi pada sumberdaya alam, semisal tambang dan hutan yang sifatnya
mengeksplorasi, digunakan kata ’Ijin’. Dengan demikian, ’Hak’ dan ’Ijin’
mempunyai makna hubungan hukum yang berbeda. Pada pemakaian/
pemanfaatan Tanah Negara, sebaiknya digunakan kata ’Ijin’, dan ’Ijin’
yang diberikan sebaiknya tidak bisa dipindahkan. Hak atas tanah baru
bisa lahir jika ada alas hak, sedangkan ’Ijin’ bisa diselenggarakan tanpa
alas hak. Dalam suatu program pengadaan tanah, jika ada alas hak maka
bisa mendapat ganti rugi.
Sementara itu, penyelenggaraan SIM-TN yang dinilai banyak
kelemahan telah membuat kegalauan Kantah Kota Tarakan. Terbitnya
Perda yang baru pengganti dari Perda SIM-TN yang tetap memposisikan
SKFBT sebagai ’alas hak’ masih tetap membuat kekhawatiran karena unsur
kekeliruan dalam pembuatannya dimulai dari para petugas lapangan.
Sebuah penuturan dari seorang pejabat di lingkungan salah satu Kantor
Kecamatan berikut ini kiranya merefleksikan hal itu:

”Mereka (para petugas) dalam bekerja tidak bisa melindungi Pejabat
Atasannya yang mengeluarkan SIM-TN. Terkesan tak acuh, masa bodoh.
Sungguh sangat berisiko SIM-TN bagi Camat. Jujur saja, kondisinya
banyak staf yang keberatan dilibatkan, tapi gimana lagi, lha ini kebijakan
Pemda. Kami bersyukur SIM-TN sudah stop, mudah-mudahan ke depan
jauh lebih baik.”

Dalam pandangan Kantah, tidak ada perbedaan antara SIM-TN
dan SKFBT, karena keduanya dapat menjadi ’alas hak’ dalam pendaftaran
tanah. Kantah sebenarnya enggan dilibatkan dalam pembuatan SKFBT
di masa mendatang. Dalam kondisi yang serba tidak menguntungkan
seperti yang telah dipaparkan di atas, saat ini Kantah sedang mencoba
mengkonstruksi administrasi pendaftaran tanah yang handal untuk
mengantisipasi risiko dari setiap kelemahan alas hak yang telah terbit
melalui SIM-TN maupun yang akan terbit melalui SKFBT di masa
mendatang.
Langkah Kantah untuk mendaratkan sekitar 10.000 bidang tanah
’melayang’ pada peta tunggal GeoKKP dapat mengelakkan lahirnya
sertipikat ganda, dan sekaligus dapat mengevaluasi setiap ’alas hak’ (SIM-
TN/SKFBT) yang diajukan dalam pendaftaran tanah. Langkah strategis
ini perlu dukungan dana dari Pemko karena membutuhkan biaya yang

Solusi Atas Permasalahan 71