Page 187 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 187
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
memiliki pendapatan di bawah UMR. Masyarakat di sekitar kawasan
hutan di Kecamatan Parittiga, Bangka Barat ini kondisinya lebih mempri-
hatinkan karena degradasi lahan akibat penambangan timah menjadikan
lahan mereka tidak dapat lagi diusahakan untuk lahan pertanian.
Kebiasaan dan kultur masyarakat sebagai penambang timah dengan
menipisnya ketersediaan timah serta larangan penambangan timah
secara illegal menjadikan sebagain masyarakat harus melakukan alih
profesi menjadi petani/buruh tani dengan lahan yang terbatas (Utami
dan Pinuji 2018).
Kondisi kemiskinan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan
hutan atau yang tinggal dalam kawasan hutan selain di Desa Gedung
pekuwon Kecamatan Lengkiti juga dapat dilihat di Sungai Lalan, Keca-
matan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Beberapa desa yakni
Desa Bayat Ilir, Pagardesa, dan Desa Pangkalan Bayat sebagian besar yakni
mencapai 62 % dari 1.070 keluarga berada di bawah kemiskinan
(Kompas.com). Kemiskinan tersebut dipicu oleh minimnya lahan yang
dibudidayakan oleh masyarakat, keterbatasan modal dan teknologi untuk
mengolah lahan, keterbatasan kemampuan dan pendidikan masyarakat,
serta keterbatasan lapangan pekerjaan. Kondisi yang berangsur-angsur
ini tentunya dapat membahayakan bagi kelangsungan kawasan hutan,
dimana kemungkinan masyarakat menjarah hasil kayu di dalam hutan
dapat terjadi dikarenakan desakan ekonomi. Sebagaimana dilaporkan
bahwa perambahan hutan di Sumatera Selatan ini mencapai luasan
hingga kurang lebih 7.000 Hektar. Perambahan hutan dilakukan dengan
alasan untuk membuka lahan perkebunan atau digunakan sebagai lahan
untuk pemukiman. Kondisi kemiskinan yang menjerat masyarakat di
sekitar kawasan hutan juga memicu terus berlangsungnya perambahan
hutan apabila pengawasan yang dilakukan pemerintah lengah. Ketidak-
berdayaan masyarakat dan alasan untuk mempertahankan hidup sering-
kali menjadikan mereka mengabaikan terhadap aturan yang berlaku serta
norma-norma kearifan lokal ataupun aturan hukum adat. Beberapa
perambahan hutan di Sumatera Selatan terjadi di beberapa lokasi yakni
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas,
Musi Banyuasin, dan Kota Pagar Alam.
159