Page 189 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

kebutuhan hidup masyarakat, sehingga perambahan dan kerusakan
lahan gambut dapat dihindari.

Berdasarkan data dan uraian di atas menunjukkan bahwa komplek-
sitas permasalahan kawasan hutan di Sumatera Selatan tidak hanya
sebatas pada konflik penguasaan dan perebutan lahan pada kawasan
hutan. Permasalahan yang cukup urgen juga menyangkut bagaimana
kondisi kehidupan dan perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar
hutan atau tinggal dalam kawasan hutan. Kemiskinan yang akut tentunya
akan berdampak terhadap tindakan kriminalitas masyarakat melalui
perambahan hutan dan illegal logging. Kerusakan hutan yang terus
menerus tentunya juga akan berdampak terhadap degradasi lahan dan
ancaman bencana hidrometeorologis. Ancaman bencana kebakaran
hutan yang dapat terjadi pada areal kawasan hutan maupun lahan
gambut tentunya tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata.
Mitigasi dengan melibatkan masyarakat dengan terlebih dahulu meme-
nuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar mereka turut
serta menjaga hutan dan lahan gambut menjadi satu kesatuan yang tak
terpisahkan. Selanjutnya bagaimana kebijakan yang tepat diputuskan
untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, lingkungan, sosial dan
konflik penguasaan lahan pada kawasan hutan dapat diselesaikan. Perhu-
tanan Sosial dan Reforma Agraria dalam kawasan hutan menjadi salah
satu metode menyelesaikan problem penguasaan dan konflik tenurial
lahan masyarakat dalam kawasan hutan. Walaupun penulis meyakini,
RA dan PS dalam kawasan hutan hanya bagian kecil dari upaya penye-
lesaian yang harus segera dihadirkan oleh negara dalam bentuk ke-
bijakan.

E. Upaya Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan

Upaya penyelesaian permasalahan dalam kawasan hutan sudah
pernah dirintis oleh Kementerian Kehutanan di tahun 1995 melalui rintisan
program Hutan Kemasyarakatan HKm (Sirait 2017). Program ini bertujuan
untuk memberdayakan masyarakat setempat yang tinggal di sekitar atau
pada kawasan hutan agar memanfaatkan hutan negara. Sebagaimana
disebut dalam pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-

161