Page 194 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

A. Gugus Tugas Reforma Agraria di Sumatera Selatan

Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) merupa-
kan keharusan bagi setiap daerah sesuai perintah Perpres No. 88/2018
Pasal 19 ayat 1-2. GTRA dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
guna untuk membantu pelaksanaan dan percepatan pencapaian target
RA. Setelah satu tahun lahirnya perpres, GTRA sudah terbentuk di 33
provinsi dan 71 kabupaten/kota. Jawa Barat merupakan kabupaten ter-
banyak yang sudah membentuk GTRA, yakni 23 kabupaten, disusul 11
kabupaten di Kalimantan Barat, kemudian disusul Jawa Tengah dan Jawa
Timur masing-masing 5 kabupaten. Berdasarkan update data Dirjen
Penataan Agraria sampai Oktober 2019, pembentukan GTRA ditingkat
kabupaten/kota sudah berkisar 13,8% (71 dari 514 kabupaten/kota di
seluruh Indonesia), artinya belum cukup maksimal pembentukan GTRA
pada level kabupaten/kota pada tahun 2019. Di sisi lain, keberadaan GTRA
di kabupaten pun masih belum berjalan efektif menangani persoalan RA.
Untuk daftar pembentukan GTRA secara lengkap sampai 11 Oktober 2019
silahkan lihat di Lampiran 1.
GTRA di Provinsi Sumatera Selatan dibentuk pada Tahun 2018 berda-
sarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 257/KPTS/
DISHUT/2018 tanggal 18 April 2018 dan GTRA kabupaten baru satu
kabupaten yang dibentuk yakni di Kabupaten Banyuasin. Dalam SK terse-
but gubernur kepala daerah sebagai ketua, dengan wakil ketua dijabat
oleh sekretaris daerah. Sementara jabatan sekretaris diampu oleh asisten
perekonomian dan pembangunan. Dalam SK pembentukan Tim GTRA,
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan bertindak sebagai
Ketua Pelaksana Harian serta Kepala Dinas Kehutanan selaku wakil ketua
pelaksana harian. Kolaborasi antara Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN
dengan Kepala Dinas Kehutanan dimaksudkan karena sumber TORA yang
paling dominan berasal dari tanah pelepasan kawasan hutan. Dengan
komposisi tersebut diharapkan koordinasi antara pihak ATR/BPN dengan
pihak kehutanan dapat berlangsung secara efektif sehingga percepatan
sumber TORA dari kawasan hutan dapat terproses dan terselesaikan seca-
ra optimal.
Beberapa anggota yang terlibat dalam SK tersebut di antaranya adalah

166