Page 197 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

1. Mengkoordinasikan penyediaan TORA di tingkat provinsi;

2. Memfasilitasi pelaksanaan penataan akses di tingkat provinsi;
3. Mengkoordinasikan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan
akses;

4. Memperkuat kapasitas pelaksanaan RA;
5. Menyampaikan laporan hasil RA provinsi kepada GTRA Pusat;
6. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanganan sengketa dan
konflik agraria;
7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas GTRA kabupaten/
kota.

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang cukup prog-
resif dalam melaksanakan agenda Reforma Agraria. Pada tanggal 15 April
2019 Tim GTRA kembali melaksanakan rapat koordinasi GTRA yang dibu-
ka oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan selaku Ketua GTRA dengan
dihadiri oleh seluruh elemen GTRA provinsi dan pejabat dari Direktorat
Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN. Dalam sambutannya,
Gubernur Sumatera Selatan selaku ketua GTRA menyampaikan beberapa
pandangannya di antaranya bahwa di Sumatera Selatan terdapat banyak
konflik tenurial dan konflik penguasaan tanah pada kawasan hutan 1
maupun non hutan. Konflik yang terjadi baik pada kawasan kehutanan
dan non kehutanan sudah terjadi sejak lama dan melibatkan banyak
pihak.
Permasalahan dan konflik agraria yang terjadi hendaknya dise-
lesaikan dan diurai secara bersama-sama. Gubernur juga menyampaikan
bahwa ATR/BPN saat ini tidak sendiri karena pihak gubernur, kepolisian,
dan kejaksaaan akan bersama-sama terlibat untuk menyelesaikan perma-
salahan-permasalahan konflik tenurial tersebut. Gubernur meyakini
bahwa ketika konflik tenurial mampu dideteksi sejak dini dan begitu
muncul segera diselesaikan. Jika terjadi konflik, proses penyelesaian

1 Hingga awal tahun 2019 data yang dihimpun Dinas Kehutanan mencatat
terdapat 97 konflik tenurial yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di kawasan
hutan Sumatera Selatan dengan berbagai tipologi konflik.

169