Page 193 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Bab V

PRAKTIK KEBIJAKAN DAN OBJEK
REFORMA AGRARIA DI SUMATERA SELATAN

etelah melihat problem dan konflik tenurial kawasan hutan dan
beberapa tawaran atau solusi kebijakan, kajian dalam bab ini akan
S diletakkan pada perspektif makro dan mikro dalam melihat RA di
Sumatera Selatan. Hadirnya Perpres No. 86 Tahun 2018 yang kemudian
mengamanatkan pembentukan kelembagaan baru (GTRA) untuk menata
RA di daerah menjadi awal pembahasan bab ini. Kajian kemudian difo-
kuskan pada beberapa sumber-sumber TORA di Sumatera Selatan yang
bisa alokasikan dan diredistribusikan kepada masyarakat. Pada bagian
selanjutnya kajian ini menyoroti secara spesifik sumber TORA dari
kawasan hutan dengan skema PPTKH, lalu mencoba melihat bagaimana
praktik PPTKH dikerjakan di lapangan, karena Sumatera Selatan pada
tahun 2018 sudah melakukan inver di 6 kabupaten. Argumen yang ingin
dibangun adalah bagaimana pilihan kebijakan itu di jalankan dan bagai-
mana respons masyarakat. Pada bab ini kemudian ditutup dengan penje-
lasan ringkas problem yang ditemukan di lapangan dalam praktik-praktik
pelaksanaan RA skala mikro sekaligus menawarkan solusi penyele-
saiannya. Berangkat dari pengalaman RA kawasan hutan Sumatera Sela-
tan, bisa dilihat bahwa persoalan yang terjadi di lapangan tidak mudah
untuk diselesaikan, karena realitas yang muncul tidak seragam, sehing-
ga membutuhkan pendekatan baru agar praktik RA kawasan hutan bisa
diselesaikan dengan efektif. Salah satunya adalah pendekatan partisipatif
dalam kerangka meningkatkan kapasitas masyarakat untuk membuka
akses informasi lebih luas.

165