Page 195 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Koperasi
dan UKM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kepala BPKH, Kepala
Dinas Lingkungan dan Pertanahan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala
Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kon-
sorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sumatera Selatan, dan Serikat Tani
Sumatera Selatan. Adapun yang bertindak sebagai sekretaris GTRA adalah
Kepala Bidang Penataan Agraria Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi
Sumatera Selatan.

Pihak-pihak ini seharusnya memiliki andil tidak hanya terlibat pada
proses pemberian asset reform kepada masyarakat tetapi juga diharap-
kan terlibat dalam proses penguatan akses reform yang menjadi bagian
penting dalam Reforma Agraria. Sebagaimana kita ketahui bahwa bebe-
rapa program Reforma Agraria yang telah terlaksana di berbagai wilayah
berhenti pada asset reform atau redistribusi tanah (Anida 2018, Alfurqon
2009). Kondisi ini tentunya belum mampu menjawab tujuan Reforma
Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengen-
taskan kemiskinan sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMN (2020–
2024). Karena jika hanya sebatas pada pemberian asset reform semata
maka kebijakan RA belum mampu sepenuhnya untuk menjawab perma-
salahan kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia (KSP 2017).
Sementara untuk penguatan akses reform beberapa program yang telah
berjalan banyak yang terhenti karena lemahnya dukungan berbagai pihak,
termasuk dukungan anggaran. Di sisi lain, pendampingan oleh pihak
yang professional dalam penguatan program akses reform sangat
terbatas.
Keterlibatan berbagai pihak yakni dinas koperasi dan UKM, dinas
pemberdayaan masyarakat, dinas kelautan, dinas pertanian, dinas tenaga
kerja, serikat tani dan KPA diharapkan dapat mengembangkan asset yang
telah diredistribusikan kepada masyarakat (Doly 2017). Harapannya agar
para penerima lahan mampu mengolah dan mengoptimalkan tanah yang
sudah dimiliki untuk meningkatkan pendapatan. Keterlibatan beberapa
instansi ini diharapkan mampu menguatkan kelembagaan yang ada di
tingkat masyarakat desa dan penguatan akses ke permodalan untuk pe-
ningkatan produktivitas. Tore (2016) menyatakan bahwasannya

167