Page 196 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

penguatan kapasitas masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat
desa menjadi bagian penting dalam proses pembangunan desa berbasis
sektor pertanian.

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring terhadap tanah yang telah
diredistribusikan kepada masyarakat melalui RA yang melibatkan banyak
peserta redis seperti di Cipari, Cilacap, Jawa Tengah tahun 2010, menun-
jukkan bahwa ketika pendampingan dan pemberdayaan tidak dilakukan
secara maksimal maka yang terjadi adalah beberapa masyarakat penerima
tanah akan menjual tanahnya dikarenakan keterbatasan ekonomi, modal,
dan keterampilan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah (Setiaji dan
Saleh 2014). Ketidaksiapan dalam proses perencanaan dan penentuan
subyek-obyek penerima tanah yang akan diredistribusikan serta orientasi
Reforma Agraria yang hanya berbasis pada penyelesaian konflik semata
dapat menimbulkan dampak penguasaan dan pemilikan tanah mudah
beralih kepada pihak lain. Sehingga sebagaimana kasus yang terjadi di
Cipari, pasca redistribusi tanah terjadi adanya pengalihan hak atas tanah
melalui jual beli tanah hasil redistribusi oleh petani/penggarap kepada
pemodal, yang berdampak terhadap rekonsentrasi penguasaan dan pemi-
likan tanah oleh pihak-pihak yang mengambil dan memanfaatkan kesem-
patan (Setiaji dan Saleh 2014). Meskipun di dalam beberapa kasus dan
kajian menunjukkan program redistribusi tanah dapat memberikan
keuntungan kepada masyarakat (Dewirani 2012), namun setidaknya akan
lebih lengkap apabila asset dan akses reform dapat dilaksanakan secara
simultan atau beriringan. Untuk itulah maka penguataan koordinasi antar
instansi yang terlibat dalam Reforma Agraria terus dikuatkan (Widodo
2017).
Perkembangan GTRA di Sumatera Selatan pada akhir tahun 2018
sudah sampai pada tahap pembentukan Tim Pelaksana Harian dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 151/KPTS.16.400/2018 tanggal 2
Mei 2018 yang beranggotakan para pejabat teknis di masing-masing
dinas/instansi terkait. Langkah ini diharapkan dapat memudahkan
dalam pelaksanaan serta koordinasi terkait pelaksanaan Reforma
Agraria. Adapun beberapa tugas GTRA di tingkat provinsi adalah sebagai
berikut:

168