Page 198 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

tentunya akan lebih cepat dan mudah karena belum melibatkan banyak
pihak. Namun sebaliknya apabila konflik tenurial tersebut terus menerus
dibiarkan maka akan banyak pihak-pihak yang masuk untuk mengambil
keuntungan. Hal ini akan semakin menyulitkan dan memperumit penye-
lesaian konflik tenurial tersebut (Pidato Gubernur dalam Pembukaan
Rapat Koordinasi GTRA di Sumatera Selatan 2019).

Gubernur dalam arahanya mengharapkan melalui pertemuan yang
dihadiri oleh semua Tim GTRA dan diikuti oleh seluruh perwakilan kabu-
paten/kota agar segera bekerja secara sistematis. Harapannya, pada tahun
2019 kabupaten/kota di Sumatera Selatan sudah harus membentuk Tim
GTRA, sehingga tanggungjawab dan eksekusi terhadap perencanaan,
monitoring, serta evaluasi program Reforma Agraria dapat terlaksana
secara efektif dan efisien. Keberadaan GTRA tingkat kabupaten/kota
merupakan ujung tombak pelaksanaan program Reforma Agraria, karena
yang mengetahui secara persis kondisi wilayah dan kondisi masyarakat
adalah kabupaten/kota setempat. Dengan dibentuknya GTRA maka ha-
rapannya setiap instansi dan lembaga yang terlibat menyiapkan alokasi
anggaran dan program kerja tahunan guna mendukung pelaksanaan
Reforma Agraria. Dengan demikian gaung Reforma Agraria tidak hanya
sebatas wacana dan perencanaan semata, namun pada tataran teknis di
tingkat bawah sudah disiapkan skema perencanaan dan kelembagaannya.
Adapun tugas GTRA tingkat kabupaten/kota adalah:

1. Mengkoordinasikan penyediaan TORA di tingkat kabupaten/kota;
2. Memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan
sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA;
3. Melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;

4. Mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
5. Melaksanakan Penataan akses;
6. Melaksanakan integrasi Pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses;
7. Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria;

8. Menyampaikan laporan kepada GTRA provinsi;
9. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik
Agraria; dan

170